Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Gubernur Jakarta menawarkan kemudahan dalam proses perizinan kepada para pengembang perumahan yang menggarap proyek rumah rakyat dengan harga terjangkau.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjelaskan saat ini yang banyak dikeluhkan oleh pengembang seperti dari Real Estate Indonesia (REI) dan kontraktor besar lain, yaitu proses yang lama dalam perizinan. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan membuat para pengembang dimudahkan dari segi perizinan dan mendapatkan insentif koefisien lantai bangunan (KLB).
"Kalau rumah down payment Rp0 [nol rupiah], karena ini berbiaya tinggi, kita buatkan fast track dari segi perizinan, sehingga lebih bisa menarik buat teman-teman usaha properti," kata Sandi, Kamis (18/1/2018).
Menurutnya, berbagai kemudahan dan insentif yang akan dipersiapkan oleh Pemprov DKI ini akan diberikan kepada pengembang perumahan yang terjangkau oleh masyarakat, khususnya bagi yang menerapkan skema DP nol rupiah.
Adapun program nol rupiah ini telah dijalankan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMND) PD Pembangunan Sarana Jaya yang melakukan ground breaking pada hari ini, Kamis (18/1/2018) dimpimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Jadi kalau kita langsung action saja, kita langsung ground breaking, langsung membangun, dan kita harapkan begitu skemanya. Jadi teman-teman dari DPD REI DKI Jakarta bisa bergabung dan mengikuti program ini," imbuh Sandi.
Sandi mengharapkan pembangunan perumahan dengan skema DP nol rupiah ini menjadi stimulus terhadap pengembang untuk ikut serta melakukan pembangunan di DKI hingga lima tahun ke depan. Pemprov DKI menargetkan dari sektor properti dapat menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 50.000--60.000 orang dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami mengharapkan akan terjadi pengurangan secara signifikan backlog [kesenjangan antara jumlah rumah yang ada dengan jumlah yang dibutuhkan], [saat ini] jumlah rumah yang diinginkan warga DKI mencapai 300.000 unit," ungkap Sandi.
Lebih lanjut, Pemprov akan segera membahas konsep nol rupiah ini dengan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sehingga tidak dianggap menyalahi aturan yang berlaku. "Sekarang masuk ke dalam tahap finalisasi, akan tetapi secara fisik kami sudah percaya diri sehingga kami sudah groundbreaking hari ini," ujar Sandi.
