Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Sumber Daya Air mengklaim telah menganggarkan dana senilai Rp1,3 triliun untuk mereduksi potensi banjir.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengklaim telah menganggarkan dana senilai Rp800 miliar untuk program normalisasi sungai dan senilai Rp500 miliar pembangunan atau perbaikan waduk di Ibu Kota. Dia menambahkan program yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah berjalan sejak lama.
"Program normalisasi tetap lanjut," kata Teguh, Jumat (9/2/2018).
Dia menambahkan akan fokus untuk menggarap program normalisasi di tiga tempat, yaitu Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sepanjang aliran Sungai Ciliwung, dan Sunter, Jakarta Utara. Kendati demikian, tata kelola air di Sungai Ciliwung tetap menjadi prioritas program normalisasi dari Pemprov DKI.
"Tiga-tiganya jalan semua. Ini pekerjaan bukan yang baru kemarin. Jadi sudah kita lakukan sejak tahun-tahun sebelumnya," imbuhnya.
Kendati demikian, upaya normalisasi aliran sungai di Ibu Kota ini dapat menimbulkan potensi penggusuran kepada beberapa warga yang menempati wilayah tersebut. "Normalisasi bukan menggusur, [namun] merelokasi warga ke tempat yang sesuai," ungkapnya.
Teguh menyampaikan ada ukuran untuk warga yang terkena dampak dari normalisasi sungai ini. Hanya warga yang terlalu dekat dengan bantaran sungai yang akan terkena relokasi oleh Pemprov DKI.
"Pasti akan kita relokasi ke rumah susun terdekat. Kalau ditanya kesiapan rumah susun bagaimana, silahkan [tanya] ke Dinas Perumahan DKI Jakarta," imbuhnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI berkomitmen untuk mengatasi masalah banjir dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan dari hulu (Bogor) sampai dengan hilir. Adapun upaya yang dilakukan, yakni normalisasi berbagai sungai di Jakarta, membangun proyek sodetan Ciliwung, dan membuat lubang-lubang biopori untuk cepat meresap air.
Namun, tidak semua rencana Pemprov DKI ini bisa berjalan secara lancar, seperti pembangunan proyek sodetan Ciliwung yang bermasalah pembebasan lahan. Saat ini Pemprov sedang berupaya melakukan mediasi dengan warga yang terkena dampak proyek sodetan Ciliwung.
