Bisnis.com, JAKARTA--Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta melaksanakan sosialisasi sistem pembayaran nasional atau Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Ibu Kota.
Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta Trisno Nugroho siap menggandeng pihak perbankan dan Pemprov DKI untuk menyukseskan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, dan efisien.
"Kami siap bersinergi dengan Pemprov DKI dan 8 bank agar masyarakat bisa menukarkan kartu debit yang mereka milik sekarang dengan kartu baru berlogo GPN," katanya di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2018).
Dia menuturkan 8 bank di DKI Jakarta yang sudah berkomitmen untuk mengikuti GPN, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, BCA, Mandiri Syariah, Pertama, CIMB Niaga, dan Bank DKI.
Selanjutnya, kata Trisno, pihak bank akan menyediakan booth penukaran kartu debit GPN di cabang yang telah ditunjuk. Selain di kantor pusat atau kantor cabang bank, BI juga akan menyelenggarakan sosialisasi akbar di beberapa lokasi, misalnya area hari bebas kendaraan bermotor (car free day) di Sudirman-Thamrin yang dilaksanakan setiap minggu.
Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 PBI No 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateaway), GPN mencakup transaksi pembayaran secara domestik yang meliputi interkoneksi switching, interkoneksi dan interoperability kanal pembayaran (ATM, EDC, Agent Payment Gateaway, dll), dan interoperabilitas instrumen berupa kartu ATM dan/atay debit, kartu kredit, uang elektronik, dan instrumen lainnya.
Baca Juga
"Untuk saat ini kami fokuskan penukaran kartu debit terlebih dahulu, baru tahun depan kartu kredit. Dengan adanya GPN sudah pasti makin efisien, Anda bayangkan dulu 1 mesin EDC hanya melayani 1 kartu. Sekarang bisa banyak, begitu juga ATM," jelasnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengapresiasi langkah BI mengeluarkan sistem pembayaran nasional GPN, khususnya untuk masyarakat Jakarta.
"Pemprov DKI mendukung penuh karena GPN akan meningkatkan interkoneksi dan interoperabilitas dari berbagai bank. Kalau dilihat manfaat utama bagi kami, tentunya program-program pemerintah, misalnya OK-OCE, OKE-Otrip, dan Kartu Jakarta Pintar Plus," ungkapnya.
Dia menuturkan GPN membuat kegiatan ekonomi semakin efisien. Pasalnya, selama bertahun-tahun masyarakat Indonesia harus membayar triliunan rupiah kepada perusahaan jasa switching asing untuk data center dan transaksi elektronik.
"Selama ini kita bayar triliunan untuk sistem yang ditempatkan oleh perusahaan-perusahaan luar negeri. Namun, sekarang ini sudah dipelopori oleh BI. Kami berharap akan menurunkan biaya transaksi sekaligus meningkatkan ekonomi yang ujungnya menciptakan lapangan pekerjaan," kata Sandi.
.jpg?w=300&h=221)
