DKI akan angkat 10.576 tenaga honorer jadi PNS

JAKARTA: Pemprov DKI Jakarta akan mengangkat 10.576 orang dari total 11.169 tenaga honorer untuk menjadi calon pegawai negeri sipili pada Januari-Oktober 2011 yang akan menggantikan para pegawai yang telah memasuki masa pensiun.Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Budi Hastuti mengatakan kini pemprov sedang memproses 593 tenaga honorer untuk menjadi calon pengawai negeri sipil (PNS) yang diharapkan dapat rampung pada akhir 2011.“Pengangkatan tenaga honorer itu dilakukan sebab dari total pegawai negeri sipil DKI sebanyak 80.104 orang setiap tahunnya pasti akan ada yang pensiun dari masa tugasnya,” katanya di Jakarta hari ini.Dia mengatkaan Pemprov DKI membutuhkan banyak pegawai terutama untuk mengisi posisi sebagai guru dan dokter karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No.48/2005 tentang Pendataan tenaga honorer, tercatat 11.169 tenaga honorer di lingkungan kerja Pemprov DKI untuk diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS).Para CPNS itu, lanjutnya, diproses oleh Badan Kepegawaian Nasional meliputi penelitian persyaratan administrasi seperti tahun masa kerja, bekerja secara terus menerus dan usia memenuhi syarat atau tidak dan kini mereka sedang menunggu prajabatan untuk diangkat 100% menjadi PNS.Menurut Budi setelah pengangkatan 11.169 tenaga honorer rampung, maka Pemprov DKI akan melanjutkan pengangkatan tenaga honorer berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi No.5/2010 tentang Pendataan kembali tenaga honorer di lingkungan pemerintahan daerah.Berdasarkan pendataan Badan Kepegawaian Daerah DKI, lanjutnya, ada dua kategori tenaga honorer yang telah didata kembali yakni yang pertama mereka yang tidak terdata pada pendataan angkatan pertama sebanyak 167 orang dan tenaga honorer yang dibiayai non APBD atau non APBN ada sebanyak 22.000 orang..Dia menjelaskan para honorer itu antara lain guru yang diangkat dan digaji oleh komite sekolah, kemudian para penjaga pintu air, petugas pemakaman dan juru ukur di lapangan yang seluruhnya akan dilaporkan ke Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi pada 31 Desember 2011.(api)