Tata ruang Jakarta belum sentuh kepentingan publik

JAKARTA: Penataan ruang di Jakarta belum maksimal menyentuh kepentingan publik dan terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya sehingga ruang yang cukup luas meliputi darat, laut dan udara belum terberdayakan secara optimal.Rektor Universitas Pertahanan Indonesia Syarifudin Tippe mengatakan penataan ruang yang belum sepenuhnya menyentuh kepentingan public terlihat antara lain dari situasi kemacetan lalu lintas yang menjadi pemandangan sehari-hari.Selanjutnya ancaman banjir yang masih menjadi agenda tak terelakkan, penataan kawasan pesisir pantai dan perairan yang masih belum tersentuh secara optimal, baik menyangkut kesejahteraan nelayan dan pengamanan sumber dayanya.“Seandainya kemampuan untuk mengantisipasi dan membuat visi dalam menciptakan perubahan strategis di Jakarta terimplementasikan dengan baik, maka risiko kesemerawutan serta implikasi lain dari deviasi tata ruang itu akan terhindarkan,” katanya hari ini.Syarifudin mengemukakan hal itu dalam seminar nasional bertema Optimalisasi pembangunan Jakarta dalam prespektif geopolitik guna memperkuat sistem keamanan nasional yang diselenggarakan Universitas Pertahanan Indonesia di Jakarta hari ini.Menurut dia Jakarta sarat dengan permasalahan yang kompleks dengan berbagai kerawanan pertahanan yang terkait dengan implikasi tata ruang yang melahirkan multi masalah seperti kemiskinan, pengangguran serta terorisme dan radikalisme.Untuk itu, lanjutnya, diperlukan kepemimpinan strategik memberi pelajaran, betapa pentingnya sebuah visi yang harus dibangun berdasarkan kebutuhan menyeluruh dari sebuah kewilayahan, yaitu Jakarta sebagai ibu kota negara RI.Syarifudin juga mengingatkan perkembangan kota yang tidak terkendali akan berimplikasi sangat serius pada berbagai hal, termasuk terhadap tata ruang, yang dapat mengakibatkan terjadinya berbagai kesemerawutan seperti pada situasi lalu lintas, ancaman banjir, peningkatan kriminalitas, dan masalah lingkungan.(api)