Pusat dinilai kurang peduli ketahanan air minum DKI

JAKARTA: Pemerintah pusat kurang peduli terhadap ketahanan air minum di Jakarta, sehingga berpotensi terjadi krisis akibat keterbatasan pasokan air baku dan investasi untuk biaya perawatan dan pengembangan jaringan perpipaannya.Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Firdaus Ali mengatakan pasokan air baku yang diolah dua operator air bersih di Ibu Kota, PT Aetra Air Jakarta (Aetra) dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) berasal dari Bendungan Jatiluhur di Purwakarta Jawa Barat.Sementara Aetra dan Palyja besarta Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PDAM Jaya) tidak memiliki kewenangan atas air baku tersebut yang dikelola Perum Jasa Tirta II, sebagai kepanjangan tangan dari Kementrian Pekerjaan Umum.“Tetapi, sayangnya pihak Perum Jasa Tirta II tidak menjamin kualitas air baku tersebut yang debet dan kualitasnya cenderung terus menurun, sehingga semakin mengancam ketahanan air minum di Ibu Kota,” katanya di Jakarta hari ini.Firdaus mengatakan terkait ketahanan air minum di Jakarta, pemerintah pusat terbukti kurang sepenuhnya mendukung pelaksanaan Undang-Undang No.29/2007 tentang Pemerintahan provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).Sebab, imbuh dia, pemerintah pusat hanya mendukung aspek fungsinya yaitu DKI Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota NKRI dan sekaligus sebagai daerah otonomi pada tingkat provinsi, sehingga dapat mengelola anggaran daerah secara mandiri.Namun, pemerintah belum sepenuhnya mendukung peran DKI Jakarta sebagai ibu kota NKRI yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat/perwakilan lembaga internasional.“Peran provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam UU No.29/2007 pasal 5 tersebut belum didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat, sehingga pemprov melalui PDAM Jaya bersama Aetra dan Palyja, berusaha sendiri mengatasi masalah air minum untuk Jakarta,” tegasnya.Menurut Firdaus, sesuai peran yang diatur dalam UU No.29/2007 selayaknya DKI Jakarta mendapat dukungan secara maksimal dari pemerintah pusat agar terjaga ketahanan air minumnya dengan mejamin pasokan air baku dan bantuan finansialnya.“Kalau pemerintah member subsidi untuk bahan bakar minyak dan perusahaan listrik negara, kenapa tidak untuk untuk air minum. Padahal air minum bagian dari kebutuhan hidup rakyat yang harus dipenuhi oleh pemerintah,” tegasnya.    Sementara itu Presdir Aetra Mohamad Selim mengatakan ketergantungan air baku hanya dari Bendungan Jatiluhur dengan debet air yang cenderung menurun dan kualitas semakin buruk menyebabkan biaya pengolahannya menjadi lebih mahal.“Karena ketergantungan yang tinggi, maka saat terjadi masalah di Kalimalang, saluran yang mengalirkan air baku dari Bendungan Jatiluhur, maka distribusi air bersih ke sejumlah wilayah di Jakarta mengalami gangguan cukup serius,” ujarnya.Dia mengatakan Aetra akan membangun reservoir senilai sekitar Rp50 miliar pada 2012 sebagai alternatif untuk mengatasi masalah keterbatasan air baku dari Bendungan Jatiluhur dan juga sulitnya diharapkan dari aliran13 kali di Jakarta.Menurut Direktur Teknik PDAM Jaya Srikadri pihaknya bersama Palyja tengah mengupayakan aliran Kali Krukut untuk diproses menjadi air baku berkapasitas 400 liter per detik dengan alokasi anggaran yang cukup besar.“Kali Krukut dan juga Bajir Kanal Barat merupakan bagian dari 13 kali yang melintasi Jakarta, yang sedang diupayakan agar dapat diproses menjadi air baku untuk memenuhi kebutuhan instalasi pengolahan air bersih,” katanya.(api)