Bantuan untuk jamaah haji Jakarta perlu ditingkatkan

JAKARTA: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta agar meningkatkan kualitas pelayanannya kepada warga Ibu Kota selama berada di Makah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dengan dana yang sudah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali mengatakan dana dari APBD tersebut digunakan untuk tambahan biaya sarana transportasi, katering makan, posko dan petugas pendamping yang selama ini dirasakan manfaatnya oleh jamaah haji asal Jakarta.“Saya melihat sendiri jamaah merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan itu dan mereka juga meminta agar jatah makan yang tahun ini baru 2 kali sehari bisa ditingkatkan menjadi 3 kali sehari,” katanya di Jakarta hari ini.Menurutnya, jumlah jamaah haji asal Jakarta mencapai 8.100 orang, terbagi dalam 19 kelompok terbang (keloter). Kloter pertama sudah kembali ke Jakarta pada 11 November 2011 dan kloter terakhir diharapkan tiba pada 8 Desember 2011.Jamaah haji asal Jakarta, lanjutnya, selain mendapat pendampingan dari pihak Kementerian Agama, selama di Makah dan Madinah juga didampingi petugas yang khusus diberangkatkan oleh Pemprov DKI sebanyak 3-5 orang per keloter.Dia tidak menyebut berapa anggaraan untuk bantuan jamaah haji tersebut. Tetapi, menurut catatan Bisnis, Pemprov DKI pada musim haji 2010 mengalokasika dana APBD antara lain Rp12 miliar untuk katering dan Rp6 miliar untuk transportasi.Sementara itu Ketua Posko Haji Pemprov DKI Jakarta di Mekkah H. Ahmad Juhandi mengatakan rombongan jamaah haji asal Jakarta yang terakhir meninggalkan Makah menuju Madinah pada 29 November 2011.Selama di Madinah, lanjutnya, selain melaksanakan Arbain, solat berjamaah lima waktu selama 40 kali juga untuk ziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti makam Rasulullah SAW,  mesjid Kubah, mesjid Kiblatain, gunung Uhud dan kebun kurma.Menurutnya, Pemprov DKI hanya menyediakan bantuan berupa fasilitas katering dan transportasi selama sekitar 23 hari di Makah. Sebab, selama di Madinah seluruh fasilitas itu masuk dalam perhitungan biaya biaya ibadah haji yang dikelola Kementrian Agama.Ahmad menjelaskan berdasarkan peraturan dari Kementerian Agama, pemerintah pusat hanya menanggung katering jamaah haji selama 9 hari di Madinah, 1 hari di Arafah, 2 hari di Mina dan saat melakukan perjalanan dari dan kembali ke ke kota asalnya masing-masing.“Selama di Mekah sekitar 23 hari, para jamaah menyediakan konsumsi sendiri dengan dana dari living cost yang diberikan oleh Kementrian Agama saat akan berangkat di tempat asal masing-masing. Karena itu, untuk memudahkan jamaah asal Jakarta, Pemprov menyediakan konsumsi dan tranportasi,” ujarnya.Dia mengatakan Pemprov DKI telah mengalokasikan dana dari APBD untuk penyediaan katering dan transportasi gratis selama di Mekah untuk membantu jamaah asal Jakarta.Tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada jamaah untuk melaksanakan ibadah selama di Makah. Sampai saat ini, Pemprov DKI merupakan satu-satu pemerintah daerah yang memberikan bantuan seperti itu kepada jamaah haji dari daerahnya.(faa)