PAJAK PARKIR: DKI terapkan sistem online

JAKARTA: Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sistem pajak parkir secara online guna menggenjot penerimaannya tahun ini mencapai Rp250 miliar dari yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI 2012 sebesar Rp210 miliar.Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan sudah saatnya sistem online diterapkan pada pajak parkir untuk mendongkrak pencapaian targetnya tidak tercapai karena penerimaannya selalu rendah.“Apalagi penerapan sistem online untuk pajak parkir sudah diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang perparkiran yang saat ini sedang dibahas oleh Badan Legislasi Daerah DPRD DKI,” katanya di Jakarta hari ini.Menurutnya, dalam raperda tersebut seluruh pengelola parkir off street atau di luar badan jalan wajib menerapkan sistem pajak online. Jika tidak menerapkannya maka  akan dikenakan sanksi membayar 100% denda dari pajak yang dibayarkan.Jika pengelola tidak membayar denda tersebut,  lanjutnya, izin pengelolaan parkir dapat dicabut. Namun, sistem pajak parkir online belum bisa dilaksanakan pada tahun ini karena APBD 2012 sudah disahkan. “Kalau dalam waktu dekat ini, pajak online parkir belum dapat diterapkan. Karena anggarannya belum masuk ke APBD penetapan. Tetapi, kami akan anggarkan sebagai anggaran belanja tambahan dalam APBD Perubahan DKI 2012,” ujarnya.Iwan menjelaskan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta tengah mempersiapkan pendataan sekitar 1.074 tempat parkir kendaraan bermotor di dalam gedung atau off street yang memungkinkan untuk diberlakukan sistem online.Selain itu, lanjutnya, pendataan juga dimaksukan untuk menelusuri dan menginvestigasi di mana celah tejadinya kebocoran pendapatan pajak parkir tersebut sehingga penerimaannya sulit mencapai target yang telah ditetapkan.“Langkah investigasi yang diharapkan Gubenur untuk melibatkan pihak di luar dinas ini sangat membantu kami, yang selama ini kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk mengumpulkan pendapatan pajak parkir,” ujarnya.Dia menejelaskan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta hanya memiliki 13 orang petugas untuk memeriksa sekitar 1.074 tempat parkir yang dikuasai 240 perusahan pengelola parkir.Dari total tempat parkir itu, lanjutnya, sekitar 40% diantaranya dikelola Secure Parking milik PT Securindo Packatama Indonesia, sekitar 20% dikelola PT ISS Indonesia dan sisanya oleh perusahaan lain di bidang yang sama.Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan akan membentuk tim investigasi dari internal dinas yang terkait di lingkungan pemprov maupun tim yang benar-benar independen untuk menelusuri kemungkinan kebocoran penerimaan pajak perparkiran di Ibu Kota.Sebab, lanjutnya, realisasi penerimaan pajak perparkiran kendaraan bermotor di Jakarta pada 2011 hanya tercapai Rp157,33 miliar atau 85,05% dari jumlah yang ditagetkan dalam APBD 2011 sebesar Rp185 miliar.“Saya prihatin target pajak parkit tidak terealisasi. Padahal, target yang dibebankan tidak terlalu besar sehinga saya merasa perlu adanya investigasi terhadap masalah ini,” katanya.Fauzi mengatakan telah meminta pihak Inspektorat Pemprov DKI untuk melakukan investigasi terhadap Unit Pelayanan Teknsi Perparkiran Dinas Perhubungan DKI dan unsure dari Dinas Pelayanan Pajak DKI yang berhubungan dengan operator wasta pengelola perparkiran tersbut.Anggota Koalisi Warga Untuk Transport Demand Management Ahmad Safrudin mengatakan Pemprov DKI tidak akan berhasil menata sistem perparkiran di Ibu Kota jika masih berorientasi pada target penerimaan pajak dan retribusinya.Pengelolaan perparkiran memang dapat menjadi sumber penerimaan kas pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar. Namun, jika orientasinya hanya itu maka sasaran utama pengelolaan perparkiran untuk mengatasi masalah lalu lintas dan transportasi sulit dicapai."Penataan sistem perparkiran yang baik dapat menekan jumlah kendaraan yang beroperasi dan menekan aktivitas parkir di badan jalan untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas yang kian parah di Jakarta,” ujarnya. (faa)