OBLIGASI DAERAH akan bebani APBD DKI Jakarta

JAKARTA: Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menilai rencana penerbitan obligasi daerah DKI Jakarta berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dapat menjadi warisan utang bagi pemerintahan berikutnya.Wanda Hamidah juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD DKI Jakarta mengatakan Pemprov DKI harus mencermati jangan sampai rencana kreatifnya menerbitkan obligasi daerah justru menjadi masalah utang lintas genarasi."Pemerintah saat ini menerbitkan obligasi daerah mewariskan utangnya kepada pemerintah selanjutnya dan sangat mungkin pemerintah selanjutnya juga melakukan hal yang sama," katanya dalam rapat paripurna pemandangan umum seluruh fraksi DPRD DKI Jakarta, hari ini.Menurutnya, Pemprov DKI hendaknya terlebih dahulu melakukan efisiensi anggaran sebelum melakukan transaksi utang melalui penerbitan obligasi daerah senilai Rp1,7 triliun yang dapat membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintahan berikutnya.Rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp1,7 triliun akan dialokasikan untuk membiayai 4 proyek pembangunan yaitu RSUD Jakarta Selatan senilai Rp185 miliar, pengolahan air limbah di Casablanca Rp235 miliar, rumah susun di Daan Mogot Rp500 miliar dan terminal bus  Pulogebang Rp757 miliar.Sementar itu juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD DPRD Abdul Aziz mengingatkan penerbitan obligasi daerah senilai Rp1,7 triliun berkonsekwensi pada kewajiban Pemprov untuk membayar harga surat utang tersebut dalam bentuk bunga."Jika suku bungan yang ditetapkan sekitar 6%-7%, maka setiap tahun Pemprov DKI harus membayar bunga obligasi senilai Rp102 miliar-Rp119 miliar per tahun yang seluruhnya menjadi beban APBD," katanya.Menurutnya, rencana pembentukan dana cadangan daerah jangan hanya untuk dijadikan sebagai debt service coverage ratio atau sebagai rasio jaminan atas penerbitan obligasi daerah.Santoso juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI menilai sangat penting dibentuk satuan kerja obligasi daerah (SKOD) sebagai perangkat daerah yang bertugas mengelola obligasi daerah."Pembentukan SKOD mutlak diperlukan sehinga berbagai perkembangan yang terkait dengan obligasi daerah dapat segera diketahui dan pengelolaan obligasi daerah menjadi lebih terkontrol, terfokus, dan dikelola secara professional dan akuntabel," ujarnya.Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI melaui juru bicaranya Nurmansyah Lubis mempertanyakan apakah pembiayaan dengan dana dari obligasi daerah untuk kegiatan yang dikelola perusahaan daerah itu merupakan penyertaan modal daerah."Apakah secara peraturan dimungkinkan dana dari obligasi daerah digunakan untuk penyertaan modal pada suatu perusahana lain yang pengelolaan keuangannya terpisah dengan pengelolaan keuangan dari pihak yang menerbitkan obligasi. Ini perlu penjelasan dari pemprov," ujarnya.Dia mengatakan dengan menerbitkan obligasi daerah berarti Pemprov DKI sudah memasuki pasar modal dengan segala peraturan yang sangat ketat. Untuk itu, lanjutnya, harus diikuti dengan kapasitas dan kemampuan pengelola keuangan dalam memenuhi ketentuan tersebut.W.A William Yani juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD DKI meminta pemprov melalui peraturan daerah tentang obligasi daerah agar dapat menjamin surat utang yang akan dipasarkan ke pasar domestik dalam mata uang rupiah tidak dikuasai pihak asing. (sut)