KONTRAKTOR Rekanan Pemprov DKI Sulit Tuntaskan Proyek Tepat Waktu

JAKARTA: Sejumlah perusahaan kontraktor rekanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kesulitan menyelesaikan proyek sesuai dengan batas waktunya akibat keterlambatan pencairan modal kerja yang berasal dari pinjaman Bank DKI.Sekretaris Umum Gabungan Perusahaan Kontruksi Nasional Indonesia DKI Jakarta (Gapeksindo Jaya) Mardin Zendrato mengatakan sekitar 1.300 perusahaan kontruksi mengeluhkan keterlambatan pencairan pinjaman modal dari bank pada periode 2011."Akibatnya banyak anggota Gapeksindo Jaya yang mengeluh proyeknya tidak selesai pada waktu yang ditentukan, sehingga berdampak pada nilai proyek mereka yang harus dipotong," ujarnya, Selasa 17 Januari 2012.Menurut dia, selama pengusaha kontraktor anggota Gapeksindo Jaya dapat memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan pinjaman modal, tidak ada alasan bagi pihak Bank DKI menghambat proses pengajuan kreditnya.Mardin meminta agar manajemen bank pembangunan daerah milik Pemprov DKI Jakarta memperhatikan harapan para anggota Gapeksindo Jaya, sehingga tidak ada lagi pengaduan mengenai keterlambatan pencairan kredit pada 2012.“Sebab, kalau kebijakan bank tersebut sama seperti tahun lalu, kami akan menutup rekening anggota Gapeksindo Jaya yang ada di Bank DKI," tegasnya.Dia menjelaskan Gapeksindo Jaya dan Bank DKI telah membuat nota kesepakatan kerja sama pada 2007 yang memudahkan bagi anggota asosiasi yang sekaligus merupakan kontraktor rekanan Pemprov DKI untuk mendapatakan fasilitas layanan dari bank itu.Adapun fasilitas layanan perbankan yang dimaksud, lanjutnya, meliputi layanan produk jasa dan perbankan seperti bank garansi, penerbitan letter of credit, fasilitas pembiayaan atau kredit untuk tambahan modal kerja dan investasi, serta jasa perbankan syariah.Menurut dia, manajemen Bank DKI juga berjanji memberikan fasilitas progam Kredit Bangun Karya yang mulai diterbitkan pada 2008 untuk dimanfaatkan para kontraktor anggota Gapeksindo Jaya.Banyak pengusaha beminat memanfaatkan produk Kredit Bangun Karya yang merupakan pinjaman yang khusus diberikan bagi penyiapan plafon kredit pada saat debitor belum mendapatkan dana kontraknya sebagai rekanan pemprov ataupun intansi pemerintah lainnya.“Fasilitas Kredit Bangun Karya merupakan bentuk dukungan konkret dari Bank DKI dalam menyukseskan pelaksanaan program pembangunan Ibu Kota,” katanya. (bas)