OBLIGASI DAERAH: Rencana DKI jangan ditunda-tunda

JAKARTA: Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah jangan ditunda-tunda lagi untuk mepercepatan pembangunan infrastruktur yang akan menjadi daya tarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan warganya.Peneliti Institute of Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan banyak indikator yang menjelaskan mengenai nilai positif dari peneribitan obligasi daerah, seperti suku bunga yang relatif rendah dan situasi ekonomi nasional yang lebih kondusif.“Sekarang waktu yang tepat menerbitkan obligasi daerah, untuk mendorong percepatan pembangun infrastruktur yang relatif tidak mungkin dilakukan dengan mengandalkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah,” katanya di Jakarta hari ini.Dia mengungkapkan pembangunan infrastruktur di Jakarta sangat mendesak untuk segera dilaksanakan guna mengejar ketertinggalannya dari kota besar di negara maju dan sekaligus menarik minat investor menanamkan modalnya di Ibu Kota.Untuk itu, lanjutnya, jika masih ada fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI maupun pihak lain yang menolok, sebaiknya penolakan mereka tidak menyasar pada rencana penerbitan obligasi daerah, tetapi ditujukan pada jenis proyek yang akan didanai dengan obligasi daerah.     Menurutnya, jenis proyek yang akan dibiayai dengan dana hasil obligasi daerah tersebut dapat dipilih secara selektif yang paling banyak memberikan nilai tambah bagi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan warga Ibu Kota.Pemprov DKI berencana menerbitan obligasi daerah senilai Rp1,7 triliun untuk membiayai pembangunan RSUD Jakarta Selatan senilai Rp185 miliar, pengolahan air limbah di Casablanca Rp235 miliar, rumah susun di Daan Mogot Rp500 miliar dan terminal bus  Pulogebang Rp757 miliar.Aviliani menjelaskan Jakarta dapat belajar dari Amerika Serikat era 1930-an yang mendorong pertumbuhan investasi dengan menerbitkan obligasi daerah. Dengan demikian, banyak pihak swasta mengambil bagian dalam pembangunan dan pemerintah dapat meningkatkan sarana pelayanan publik.“Dengan obligasi daerah, pihak swasta dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur dan pemerintah daerah meningkatkan pelayanan publiknya. Sebab, kalau hanya mengandalkan APBD maka terlalu lama untuk meningkatkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.Sementara itu Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Eddy Kuntadi mengatakan penerbitan obligasi daerah merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan, selain yang berasal dari APBD untuk mempercepat pembangunan infrastruktu yang sangat dibutuhkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.“Pada prinsipnya, pengusaha sangat mendukung upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur di Ibu Kota untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun sumber pendanaannya bisa dari obligasi atau APBD,” ujarnya.Sebelumnya Wanda Hamidah juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD DKI Jakarta mengingatkan agar Pemprov DKI mencermati rencananya menerbitkan obligasi daerah karena dapat menjadi masalah utang lintas genarasi.“Pemerintah saat ini menerbitkan obligasi daerah akan mewariskan utangnya kepada pemerintah selanjutnya dan sangat mungkin pemerintah selanjutnya juga melakukan hal yang sama,” katanya.(api)