POLEMIK PRIJANTO: Beber Alasan Pengunduran Diri Lewat Buku Kuning

JAKARTA: Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto membagi-bagikan buku kuning setebal 124 halaman berisi alasan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai wagub setelah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.Pembagian buku berjudul Kenapa Saya Mundur, dari Wagub DKI Jakarta itu  untuk memberikan penjelasan secara gamblang tentang alasannya meninggalkan Balai Kota DKI, kepada warga Ibu Kota, terutama konstituen dari seluruh partai pendukungnya.Prijanto mengatakan jika diperas isi buku tersebut maka isinya menyoroti tiga permasalahan, yaitu etika birokrasi, pengelolaan keuangan dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat badan usaha milik daerah di Jakarta. “Selain buku itu saya juga sudah menyiapkan pidato untuk paripurna tentang alasan pengunduran diri saya pribadi. Pidato pengunduran diri saya ini, isinya tidak hanya untuk anggota dewan saja, melainkan untuk seluruh masyarakat Jakarta dan untuk Gubernur DKI,” katanya Rabu 25 Januari 2012.Dia mengemukakan hal itu seusai rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI yang sedianya membahas dan menentukan kelanjutan nasib Prijanto sebagai Wakil Gubernur DKI. Namun, rapat tersebut ditunda karena anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi syarat quorum.Rapat tidak mencapai kuorum, hanya dihadiri 48 orang dari total 94 anggota Dewan karena anggota dari Fraksi Partai Demokrat yang memiliki 32 kursi tidak hadir, sehingga rapat paripurna pembahasan nasib Prijanto ditunda pelaksanaannya.Prijanto menjelaskan buku tersebut akan dibacakan pada rapat paripurna DPRD DKI yang akan digelar kembali. Namun, karena belum ada kejelasan kapan rapat itu digelar kembali maka buku dibagikan kepada warga Ibu Kota.Adapun pertimbangannnya karena masyarakat Jakarta sangat ingin tahu alasan tepat pengunduran dirinya dan tidak ingin ditunda-tunda lagi, sehingga buku yang menjabarkan peristiwa demi peristiwa yang dialami selama menjabat sebagai wagub itu dibagi-bagikan.Prijanto menegaskan pembagian buku tersebut bukan untuk tujuan menjatuhkan citra Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo termasuk siapa pun di lingkungan pemprov. Apalagi, lanjutnya, isi buku ini sebelum dicetak sudah dibaca berberapa pakar dan mereka setuju diterbitkan.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Sukri Bey, terkait masalah pengelolaan keuangan yang dibahas dalam buku Prijanjot mengatakan bahwa tata pengelolaan keuangan daerah oleh Pemprov DKI sudah semakin baik.Terbutki dengan membaiknya tata pengelolaan keuangan daerah, lanjutnya, maka pemprov mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta selama tiga tahun berturut-turut.“Disamping itu, Pemprov DKI juga mendapatkan rating BB atas laporan keuangan daerah dari lembaga internasional yaitu Standard and Poor. Dengan demikian, tata pengelolaan keuangan pemprov baik ditingkat nasional maupun internasional,” tegasnyaKepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Franky Mangatas Panjaitan juga menjelaskan dalam sistem birokrasi Pemprov DKI dan pembinaan sumber daya manusia (SDM), secara rutin diadakan pembinaan untuk meningkatkan kualitasnya.“Dengan demikian, Pemprov DKI berkomitmen untuk segera merespon segala keluhan masyarakat terhadap pegawai negeri sipil. Sebab keluhan masyarakat sebagai umpan balik untuk segera dievaluasi dan dilakukan perbaikan, sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Jakarta,” tegasnya.(bas)