BISNIS.COM, JAKARTA—Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama tetap ngotot menggunakan dana sumbangan swasta guna membiayai program seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan camat dan lurah, karena anggaran dari kantong APBD yang tersedia hanya Rp200 juta.
Padahal berdasarkan hitungan Pemprov, untuk membangun sistem dan sewa konsultan seleksi jabatan ini menelan biaya total kurang lebih Rp6 miliar-Rp7 miliar. Biaya itu bisa ditekan dengan cara memangkas biaya-biaya konsultan antara lain sewa tempat, snack, peralatan komputer, ambil data, sewa psikolog dan lainya.
Pemprov punya aset tersebut sehingga konsultan tidak perlu keluar biaya sewa. “Kalau kita hitung totalnya Rp6miliar-Rp7 miliar untuk seleksi 40.000 – 50.000 orang. Tapi kita potong-potong jadi lebih kecil mungkin tinggal Rp2miliar-Rp3 miliar. Biaya awal Rp6miliar-Rp7 miliar itu hitungan total seolah-olah dikerjakan konsultan,” katanya di Balaikota hari ini, Kamis (14/3/2013).
Apabila diasumsikan biaya total seleksi jabatan camat dan lurah tinggal Rp3 miliar maka kurang dana sekitar Rp2,8 miliar karena pemprov hanya menyediakan Rp200 juta.
Ahok menilai untuk mencari dana kekurangan itu tidak sulit karena ada donatur yang mau bantu dana mencapai Rp500 juta per orang. “Cari donatur yang mau bantu Rp500 juta juga selesai, sepuluh orang donatur udah Rp5 miliar,” terang Ahok.
Sementara itu, disinggung adanya sorotan DPRD DKI tentang program ini Ahok sama sekali tidak menggubris. Dia beranggapan kasus yang sama pernah dipersoalkan ketika muncul program pelaksanaan pajak online dengan menggandeng BRI. Ketika itu Ahok memanggil Kepala Dinas Pelayanan Pajak yang menghitung biaya pajak online mencapai Rp8 triliun Padahal dengan kerjasama perbankan swasta justru tanpa mengeluarkan biaya.
“Ya selama kita tidak pakai uang APBD [nggak masalah]. Dulu juga dipersoalkan pajak online, e-ticketing tapi jalan saja, bulan ini selesai tuh,” ucapnya.
Namun saran dewan agar Pemprov konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Dalam Negeri sudah dilaksanakan. Pemprov tidak ingin menggunakan dana swasta justru menyalahi aturan.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menyatakan niat Pemprov seleksi jabatan pakai dana swasta dikhawatirkan jadi skandal konflik kepentingan. Pihak pemberi sumbangan bisa jadi 'nitip' calon camat atau lurah tertentu guna memuluskan kepentingannya. Dewan menyarankan program ini ditunda sampai APBD Perubahan. Tapi Ahok menyatakan seleksi jabatan tetap akan dimulai 1 April 2013 dan ketika hari jadi DKI 22 Juni 2013 sudah ada yang dilantik.
