BISNIS.COM, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan melawan pihak manapun yang berusaha menghambat kelangsungan program Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan menilai program KJS tidak cocok bagi DKI yang memiliki anggaran cukup besar.
Program jamkesda, menurutnya, jauh lebih baik karena bisa memberi plafon orang sakit sampai Rp100 juta. Ferrial juga menyindir dengan KJS nebus Rp1 juta saja tidak mampu.
Anggota Komisi C bidang anggaran Achmad Husin Alaydrus juga menganggap program KJS tidak benar karena anggaran sebesar Rp1,2 triliun pasti jebol untuk 4,7 juta jiwa.
Dia mengusulkan kembali ke program Jamkesda yang cuma mengcover jaminan kesehatan warga golongan miskin sebanyak 1,2 juta jiwa karena sebanyak 3,5 juta jiwa sisanya merupakan golongan menengah ke atas.
Jokowi menegaskan program KJS sangat dibutuhkan oleh masyarakat DKI Jakarta karena untuk kepentingan masyarakat. Dengan cara apapun Jokowi akan memperjuangkan agar program KJS tetap berjalan tanpa menggantinya dengan Jamkesda, Gakin ataupun program dengan nama lain.
"Dengan cara apapun akan saya lakukan agar ini tetap berjalan, karena dibutuhkan [masyarakat] terbukti melonjaknya sampai 50.000 lebih masyarakat yang ingin dapat pelayanan masyarakat itu, jadi jangan ada coba coba menghambat dengan cara- cara yang [lain]," katanya usai menghadiri HUT Lemhannas ke 48 di kantor Lemhannas, Rabu (22/5/2013).
Menurutnya, untuk menyelesaikan permasalahan kisruh KJS bisa dibicarakan dalam sebuah pertemuan sehingga ketemu solusi bersama. Kalaupun sistem KJS dikatakan salah, tidak mungkin banyak warga yang berobat sampai membludak seperti sekarang.
"Sistemnya ini sudah benar, tetapi dukungan dari rumah sakit-rumah sakit yang memang perlu ruangan-ruangan ini yang perlu dikejar. Kalau sistemnya nggak jelas nggak mungkin rakyatnya mbludak seperti itu."
Seluruh rumah sakit, sambung Jokowi, punya tanggung jawab sosial kemanusian namun hanya gara-gara masalah berkaitan untung dan rugi kemudian muncul pengunduran diri dari kerjasama KJS.
Hal ini, katanya, harus dibicarakan lebih dulu untuk bisa menyampaikan secara riil apa keinginan pihak rumah sakit, kemudian fakta riil yang mungkin berkaitan dengan sistem ekonomi untung rugi. Tetapi kalau rumah sakit punya rasa sosial kemanusiaan terhadap masyarakat tidak mampu terus dikaitkan untung rugi rumah sakit, Jokowi memilih tidak berkomentar.
