BISNIS.COM, JAKARTA--Usulan interpelasi atas program Kartu Jakarta Sehat oleh anggota DPRD DKI terus berlanjut. Jumlah pengusul masih sesuai peraturan tata tertib minimal 15 anggota berasal dari dua fraksi.
Sekretaris DPRD DKI Mangara Pardede menyatakan fraksi PPP dan Golkar yang mengundurkan diri, sedangkan usulan anggota dari Fraksi Demokrat, PKB-PAN dan Hanura Damai Sejahtera belum ada laporan mencabut usulan.
"Kalau fraksi Demokrat masih ya lebih dari 15 anggota karena Demokrat 20 anggota yang tanda tangan," katanya di kantor DPRD DKI, Senin (3/6)
Perkembangan pertambahan atau pengurangan anggota pengusul, Mangara belum mendapat laporan terbaru. Yang jelas posisi usulan interpelasi berada di tangan pimpinan DPRD DKI.
"Minggu kemarin seharusnya ada rapat pimpinan gabungan membahas usulan interpelasi, tetapi pimpinan meminta dibereskan tingkat komisi E lebih dulu," imbuhnya.
Sejauh ini pimpinan belum meminta setwan untuk bikin undangan rapim gabungan. Menurut Mangara, ada dua kemungkinan bahwa persoalan KJS sudah beres tingkat komisi atau baru dipersiapkan untuk rapim gabungan.
Setelah rapim gabungan, inisiasi interpelasi tersebut masih ada proses menuju badan musyawarah untuk diagendakan dalam paripurna. Paripurna harus dihadiri minimal separo jumlah anggota dan disetujui separo anggota yang hadir. Interpelasi apabila disetujui maka Gubernur dipanggil untuk ditanya hal yang menjadi pertanyaan anggota dewan, gubernur menjawab sudah selesai.
"Jadi hak interpelasi itu bukan untuk pemakzulan gubernur," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
