BISNIS.COM, JAKARTA—Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dinilai hanya akan menjadi alat politik partai tertentu menjelang pemilihan umum, khususnya bagi partai yang saat ini berkuasa.
Anton Supit, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakanBLSM yang dilakukan setelah adanya penaikan BBM terkesan sebagai bentuk pencitraan bagi partai yang saat ini sedang berkuasa.
“BBM naiknya telat karena pemerintahan takut kehilangan koalisi. Sekarang BLSM jadi alat politik untuk pencitraan partai melalui klaim,” ujar Anton pada diskusi Polemik: BBM Naik, Siapa Tercekik? di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (22/6/2013).
Sementara itu, Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Fraksi Parta Demokrat yang juga anggota Komisi VIII DPR, mengatakan penilaian Anton Supit itu tidak benar. Menurutnya, pemberian BLSM tersebut memang upaya pemerintah agar menunjang ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Masalah koalisi itu hanya masalah biasa. Mengenai penaikan, sebelumnya dalam rapat banyak yang menolak naiknya BBM,” ujar Nurhayati.
Nurhayati menambahkan, Partai Demokrat tidak pernah melakukan klaim atas BLSM. Menurutnya, hal itu tidak memiliki arti karena pada faktanya elektabilitas partainya tetap saja menurun. “Yang berpotensi melakukan klaim saat ini adalah PKS [Partai Keadilan Sejahtera] karena kementerian yang membawahi BLSM dipimpin oleh orang PKS,” tuturnya.
