BISNIS.COM, JAKARTA - Pepmrov DKI diimbau untuk mencari sumber pendapatan dari sektor lain yang tidak membebani warga Jakarta. Sebab meningkatnya anggaran setiap tahun masih didominasi penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB).
Imbauan tersebut diberikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan saat Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Jakarta akhir pekan kemarin, Sabtu (22/6/2013). Dalam rapat tersebut dipaparkan kondisi dan situasi riil yang selama ini dihadapi oleh masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk Pemprov.
"Pemprov perlu memikirkan untuk menggali lebih banyak sumber-sumber pendapatan dari sektor lain yang tidak membebani rakyat. Sebab peningkatan anggaran setiap tahun kedepannya diperlukan bila ingin membangun Jakarta Baru," paparnya.
Tahun ini APBD DKI mencapai Rp49,9 triliun atau meningkat sebesar 20,8% dibandingkan APBD Perubahan tahun lalu. Namun bila dibandingkan APBD 2012 diawal tahun sebesar Rp36 triliun, maka ada peningkatan sekitar 72%.
DPRD memperkirakan empat tahun kedepan dalam estimasi total yang tercantum di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017, APBD DKI mencapai Rp120 triliun atau melonjak 140%.
Meningkatnya anggaran tersebut berdasarkan asumsi rencana kenaikan penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah seperti retribusi daerah dan pajak daerah sebesar Rp26 triliun, dana perimbangan sebesar Rp9 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp5 triliun.
Ferrial juga mengingatkan agar Pemprov DKI segera menyelesaikan tiga masalah utama Jakarta yakni kemacetan, bajir dan infrastruktur. Dalam RPJMD juga terdapat sembilan program yang bisa menjadi dorongan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Adapun dari kesembilan program yang menjadi solusi kemacetan diantaranya pengembangan sistem transportasi meliputi pembangungan Mass Rapid Transit (MRT), light rapid transit (LRT), koridor busway, penambahan armada busway, penataan trayek dan peremajaan armada bus sedang.
Sedangkan untuk solusi banjir, rob dan genangan air, bisa melalui program peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota, program peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau (RTH) serta program pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.
Selan itu program pembangunan budaya multi kultur, progam peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga perlu diperhatikan.
Secara terpisah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan berupaya mencari sumber pendapatan yang direkomendasikan DPRD selama masa jabatannya. Dia berharap Jakarta ters bergerak menjadi kota megapolitan yang dinamis.
Dalam pembangunan ke depannya, mantan Walikota Solo ini memprioritaskan untuk menuntaskan masalah kemacetan dan banjir. Dua hal tersebut menjadi kunci untuk memperbaiki seluruh permasalahan yang ada.
"Macet dan banjir itu yang saya harapkan bisa tuntas. Memang konsentrasi kita kesana. Saya kira semua sudah dimulai," tandasnya.
Namun dia mengakui hingga saat ini masih banyak masalah infrastruktur yang belum dapat diselesaikan untuk mewujudkan Jakarta bebas banjir dan macet. Permasalahan tersebut pun tidak bisa diselesaikan hanya 3 minggu karena ada beberapa program yang harus melalui proses dan membutuhkan waktu.
