Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginstruksikan Kepala Blok G Pasar Tanah Abang Warimin agar pendaftar yang akan menempati kawasan blok tersebut harus diseleksi secara hati-hati karena berisiko dipolitisasi.
"Pastikan proses verifikasi tidak ada penyelewengan karena ini bisa dipolitisasi," ujarnya kepada Warimin saat blusukan ke Blok G Tanah Abang, Selasa (13/8/2013).
Dalam blusukan kali ini, sebagian pedagang kaki lima (PKL) mengeluh kepada Jokowi bahwa banyak pendaftar yang akan menempati Blok G bukan PKL, bahkan ada yang sudah memiliki kios.
Akibatnya, para PKL yang direlokasi berisiko tidak memiliki tempat berjualan karena tidak mendapat jatah kios. Namun, Jokowi memastikan bahwa semua PKL, bahkan yang belum mendaftar, akan mendapat tempat di Blok G.
Oleh karena itu, Jokowi berjanji akan memperlihatkan kepada publik siapa saja yang telah mendapatkan tempat dan siapa saja yang belum untuk memastikan transparansi verifikasi.
"Jangan sampai yang [pedagang] di luar [PKL Tanah Abang] dapat, yang PKL di sini [Tanah Abang] tidak dapat. Itu tidak boleh," tegasnya.
Mantan Walikota Solo ini juga mengungkapkan para PKL yang terlambat mendaftar masih bisa melakukan pendaftaran saat proses verifikasi ulang yang berlangsung sampai 16 Agustus.
Proses verifikasi ulang itu sendiri ditujukan untuk mendata ulang para PKL terdaftar, termasuk menyeleksi siapa yang berhak menempati Blok G dan kemungkinan adanya data rangkap.
Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Jakarta menghitung jumlah kios Blok G yang siap ditempati sebanyak 968 buah. Adapun, jumlah PKL terdaftar saat ini telah mencapai 941 orang.
Pada blusukan kali ini, Jokowi juga meninjau proses pembenahan fasilitas di Blok G, seperti jembatan penghubung antara Blok F dan Blok G, gorong-gorong, dan pengecatan bangunan.
Orang nomor satu DKI ini telah meminta langsung kepada Dinas Pekerjaan Umum DKI untuk segera membenahi. Adapun, PD Pasar Jaya diminta untuk mengawasi proses pembenahan tersebut.
.jpg?w=300&h=221)
