Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menegaskan siap melawan aneka jenis tindak pidana korupsi, penyuapan, gratifikasi dan sebagainya dalam rangka mewujudkan birokrasi DKI Jakarta yang bersih.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama menegaskan selama ini Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) ditipu saat melakukan pemeriksaan administrasi tender pekerjaan yang menggunakan uang negara.
BPKP, lanjutnya, hanya memeriksa administrasi saja padahal kontraktor pemenang tender melakukan arisan dengan cara berlindung menggunakan sertifikasi yang dimiliki anggota asosiasi.
"BPKP selama ini ditipu, dalam tender administrasinya cocok padahal kontraktor arisan," katanya saat membuka Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pemprov DKI Jakarta di Balaikota, Rabu (30/10/2013).
Pencegahan korupsi, kata Ahok, tidak cuma dilihat dari sisi administrasinya betul atau tidak namun bicara perbandingan proyek dengan swasta masuk akal atau tidak. Hal ini untuk mencegah mark up yang berpotensi menimbulkan kerugian negara lebih banyak lagi.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengajak seluruh PNS DKI Jakarta berani melaporkan dugaan praktek korupsi. Pasalnya Gubernur Joko Widodo tidak menerima setoran, tidak ada titipan partai, serta tidak menentukan jabatan bawahannya.
"Kita tidak perlu takut kalau sampai lapor. Di Jakarta tidak perlu khawatir karenapak Gubernur tidak menerima setoran, apalagi saya hanya bantu beliau. Kalau atasannya lurus pasti bawahannya lurus," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) Cahya Hardianto Harefa menegaskan DKI Jakarta sudah sangat baik untuk pelaksanaan tata kelola keuangan. Berdasarkan Indonesia Govenrment Index DKI Jakarta menunjukkan nilai 6,37 atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 5,7. "Secara indeks DKI sudah baik," katanya.
Pemprov DKI juga tidak bisa berpuas diri walaupun opini pengelolaan anggaran 2012 juga menerima Wajar Tanpa Pengacualian (WTP). Cahya menilai opini WTP bukan berarti tidak ada upaya hal-hal yang berkaitan dengan korupsi di dalamnya oleh karena itu harus dicegah dengan meningkatkan tata kelola lebih baik lagi.
Adapun catatan KPK terhadap Pemprov DKI adalah laporan penyuapan sangat tinggi namun bukan berarti itu korupsi melainkan masyarakat lebih peduli terhadap kinerja pemerintah daerah. "Kita telaah lebih lanjut mana yang korupsi dan maya yang bukan," jelasnya.
