Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama berupaya menekan korupsi jajarannya dengan mengerek gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan perusahaan pertambangan minyak asing.
Tanpa menyebutkan angkanya, dia menargetkan dalam APBD 2015 hal itu bisa direalisasi berdasarkan kinerja pegawai yang diwujudkan dalam Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
"Saya dan Pak Jokowi bercita-cita PNS DKI membuat iri pegawai perusahaan minyak asing. Jadi, semua pingin menjadi PNS DKI, TKD-nya mengalahkan perusahaan asing," katanya dalam acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Rabu (30/10/2013).
Hal ini bisa dilakukan dengan cara menekan kebocoran-kebocoran uang daerah lebih ketat. Ahok mengaku sudah punya peta pemain-pemain di jajaran pemprov DKI sekaligus larinya uang yang berpotensi merugikan pemerintah daerah.
"Saya akan cari datanya, saya sudah pilih kalau melawan korupsi mati terhormat, mau diracun racun saja karena kekhawatiran tidak menjamin hidup saya lebih lama," tegasnya.
Ketika sudah menjadi pejabat, Ahok telah menaikkan manfaat asuransi lebih tinggi minimal Rp5 miliar untuk satu anak apabila sewaktu-waktu mati dibunuh. Menurutnya, situasi saat ini sedang genting dan Ahok merasa manusia biasa yang tidak imun terhadap praktek korupsi.
"Saya juga ingin punya kapal pesiar, punya kuda, tapi harus kita dapatkan secara benar."
