Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyiapkan e budgeting untuk menghindari praktek anggaran siluman dalam APBD induk maupun APBD Perubahan yang jumlahnya sangat fantastis.
Temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan anggaran siluman pada APBD 2012 mencapai Rp1,4 triliun diduga tiba tiba muncul tanpa melalui prosedur formal.
"Kami di pelaksanaan akan bangun sistemnya seperti penganggaran e budgeting agar lebih transparan. Kita sudah melakukan transparansi dengan menggelar poster APBD di kelurahan," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Pemprov sudah mulai dengan pemberlakuan pajak online sejumlah obyek pajak yakni hotel, hiburan, restoran dan parkir.
Diharapkan e budgeting yang yang akan dimulai pada APBD 2015 tidak lagi anggaran siluman yang sudah dicoret tiba-tiba muncul lagi. "Kita coret saja."
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyatakan jika korupsi hanya menindak orang per orang tidak efektif.
Yang benar adalah bangun sistem untuk mencegah berkaitan dengan penganggaran. "Mata anggaran yang dicoret memang kelak DKI bangun e budgeting," katanya. (ra)
