Bisnis.com, JAKARTA --Pemprov DKI masih mempunyai pekerjaan yang harus diselesaikan dalam membangun Jakarta baru.
Dari hasil laporan rembuk provinsi, setiap wilayah Jakarta memiliki permasalahan utama yang sama yaitu berkaitan dengan drainase, sampah, dan kondisi sungai. Di Jakarta pusat, dari 188 isu permasalahan terdapat 3 isu utama yaitu 24% berkaitan dengan drainase, 11% berkaitan dengan masalah sampah dan 10% kondisi infrastuktur jalan dan jembatan.
Permasalahan yang sama juga terjadi di Jakarta Barat, sebanyak 26% masalah drainase, 13% berkaitan dengan sampah, dan 7% tentang kondisi sungai. Dari 258 isu permasalahan di Jakarta Timur, 22% masalah berkaitan dengan drainase, 14% tentang masalah banjir, dan 13% sampah.
Jakarta Utara, dari 81 isu permasalahan yang terjaring adalah 15% berkaitan dengan drainase, 12% tentang sampah, dan kondisi sungai sebanyak 10%. Sedangkan, dari 167 isu permasalahan di Jakarta Selatan sebanyak 28% tentang drainase, 12% sampah, dan 9% mengatakan kurangnya RTH (Ruang Terbuka Hijau).
Kalangan penguasaha, profesi, dan mahasiswa melihat bahwa permasalahan utama di Jakarta berkaitan dengan bidang pendidikan, transportasi, dan tata kelola pemerintahan.
Bidang pendidikan sebanyak 26% berkaitan dengan status dan tunjangan guru, program nasional untuk kaum buta aksara, dan dana BOP untuk sekolah awasta. Dalam bidang transportasi memiliki proporsi 19% dari 47 isu permasalahan yang berkaitan dengan penataan angkutan umum, peningkatan junlah armada, penerapan zero growth untuk pertumbuhan kendaraan dan infrastruktur pesepeda.
Sebanyak 15% isu permasalahan berkaitan dengan tata kelola pemerintah. Permasalahan tersebut tentang praktek korupsi pada proyek tertutup pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik yang masih sulit dan belum efektif, dan belum terbukanya pertautan dinamis antara masyarakat sipil dan negara.
Rembuk provinsi ini merupakan pertama kalinya diadakan di Jakarta. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan dengan diadakannya rembuk provinsi menjadi langkah awal terciptanya komunikasi publik ke pemerintah, tidak hanya dari pemerintah ke masyarakat saja.
Tujuan dari acara rembuk provinsi ini untuk menciptakan mekanisme atau kesempatan bagi masyarakat agar dapat berinteraksi langsung dan menyampaikan aspirasi kepada Gubernur DKI Jakarta agar dapat dijadikan usulan kebijakan.
Rembuk provinsi ini diadakan dalam berbagai tahapan, antara lain: publik hearing I, publik hearing II, dan Focus Group Discussion (FGD). Public hearing I yang diadakan 28 November bersama perwakilan masyarakat. Pengusaha, kalangan profesi, dan mahasiswa juga turut mengambil bagian dalam publik hearing II tanggal 2 Desember lalu, sedangkan akedemisi dan pakar juga ikut bagian dalam Focus Group Discussion (FGD) tanggal 4 hingga 6 Desember.
Dari hasil rangkaian kegiatan rembuk provinsi 2013, terdapat gagasan menarik yaitu menata ulang pemerintahan untuk kota Jakarta Baru. Ketua Panitia Rembuk Provinsi 2013 Irmansyah mengatakan rekomendasi acara ini yaitu mewujudkan urban governance yakni melakukan penataan ulang pemerintahan dengan penguatan pemerintah kelurahan dan kecamatan sebagai garda pemerintahan.
"Jakarta baru juga membutuhkan saran masyarakat lewat pengaduan masalah yang terjadi di lingkungan mereka," tutur Irwansyah saat penyampaian hasil rembuk provinsi 2013 di Balaikota, Kamis (12/12). Hasil rembuk provinsi ini akan membantu pemprov dalam membuat program kebijakan pada 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
