Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hanya bisa pasrah karena hingga sekarang ini DPRD DKI Jakarta belum juga melayangkan undangan rapat paripurna pengesahan Raperda APBD 2014.
Belum disahkannya APBD 2014 artinya program fisik pemprov DKI Jakarta termasuk upaya mencegah banjir melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan yang digelar BPPT bekerjasama dengan BNPB dan TNI AU belum bisa dikeluarkan.
"Belum [ada undangan] tapi biasanya telah disiapkan," katanya di Balaikota DKI Jakarta saat menjawab pertanyaan wartawan seputar RAPBD DKI Jakarta yang rencananya disahkan Jumat (17/1/2014).
Pengajuan Raperda APBD 2014, kata Jokowi, sudah dilakukan sejak Oktober 2013 sehingga apabila sekarang belum juga disahkan merupakan dinamika politik di kalangan dewan. Dia sebelumnya meminta agar jangan sampai pengesahannya menyentuh tahun 2014 namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda pengesahan.
"Tapi sudah melompat ya sudah karena hak budgeting bukan ada disini, tapi ada di dewan," ujarnya.
Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menyatakan pembahasan RAPBD DKI belum bisa disahkan akhir tahun karena masih ada pekerjaan pemberian nomenklatur rekening yang jumlahnya ribuan. Pekerjaan itu membutuhkan waktu 2 minggu.
Sampai pertengahan bulan ini, RAPBD juga belum disahkan karena ada penambahan Silpa Rp2,5 triliun sehingga harus ada pembahasan di tingkat banggar bersama TAPD.
Dengan penambahan Silpa tersebut otomatis RAPBD 2014 yang semula direncanakan Rp69,5 triliun berubah menjadi Rp72 triliun. Namun hingga sekarang belum beres.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
