Bisnis.com, JAKARTA - DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah sepakat menambahkan anggaran penanganan kemiskinan dan stunting sebesar Rp13,36 miliar. Upaya ini dilakukan supaya kesejahteraan masyarakat Jakarta meningkat.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, penambahan dana tersebut diberikan karena Jakarta dinilai berhasil dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem yang telah dilakukan sampai saat ini.
“Makanya insentif itu diberikan kepada kita, karena dinilai berhasil,” ujar Joko dalam keterangan resmi, Senin (6/11/2023).
Seperti diketahui, sebanyak 9.000 angka stunting di ibu kota telah dituntaskan dari total saat ini sebanyak 22.000. Penuntasan ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan angka stunting secara nasional hingga 14 persen pada 2024.
Joko menyampaikan, anggaran yang diberikan tersebut nantinya akan dirinci lagi untuk melancarkan kegiatan kesejahteraan masyarakat, yakni penanganan kemiskinan ekstrem sebesar Rp5,96 miliar dan penurunan angka stunting sebesar Rp7,36 miliar.
Menyikapi penambahan anggaran tersebut Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI sekaligus Sekretaris Komisi B WA Ode Herlina menyatakan akan terus mendorong Pemprov DKI khususnya Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI untuk menambah alokasi dan jenis pelatihan untuk menambah kesempatan kerja masyarakat tuna karya, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Jakarta.
Baca Juga
“Harapan saya supaya pelatihan-pelatihan, kursus-kursus yang difasilitasi Pemprov DKI Jakarta itu bisa lebih diperbanyak kuotanya dan berorientasi pengisian pekerja di BUMD. Pelatihannya harus menjurus ke kebutuhan di BUMD,” jelasnya.
Hal senada juga diungkap anggota Banggar Yuke Yurike. Menurutnya pengasahan kemampuan khusus memang dibutuhkan masyarakat menengah kebawah, sehingga bisa digunakan mencari pekerjaan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup. Program itu diyakini efektif dalam menanggulangi kemiskinan.
“Mengenai pengentasan kemiskinan, kami berharap pengasahan skill (kemampuan) bisa berjalan, jadi tidak hanya sekedar Bansos atau BLT saja tapi lebih ke program-program lain,” jelasnya.
