Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta mengungkapkan bahwa tingkat konektivitas transportasi umum di Jakarta telah mencapai 91%, tetapi tidak diikuti dengan penggunanya yang masih di bawah 24%.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung di sela-sela acara kick off Panitia Antarkementerian/Non-Kementerian (PAK) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis 28 Agustus 2025.
Pramono pun meminta kepala daerah yang wilayahnya menjadi penyangga Jakarta agar memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum, sehingga macet pun bisa berkurang di wilayah Jakarta.
"Kita perlu setengah memaksa masyarakat untuk beralih ke transportasi umum agar wajah Jakarta menjadi lebih baik,” tuturnya.
Pramono membeberkan bahwa setiap hari ada 4,4 juta orang yang keluar-masuk ke wilayah Jakarta, ditambah lagi ada 11 juta warga Jakarta yang tinggal.
Menurut Pramono, jika kepala daerah tidak mengatur hal tersebut dengan baik, maka diprediksi bisa menjadi masalah besar di kemudian hari.
Baca Juga
"Jika tidak diatur dengan baik, hal ini bisa menjadi masalah besar di masa depan,” katanya.
Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta, kata Pramono yaitu membuka layanan Transjabodetabek untuk memperkuat integrasi transportasi antarwilayah.
Menurutnya, langkah ini bisa berdampak pada penurunan tingkat kemacetan yang dikonfirmasi melalui survei TomTom Traffic Index, di mana Jakarta sudah keluar dari 10 besar kota termacet di dunia.
"Kami mengatasi tidak hanya terkait dengan mobilitas manusia, tetapi juga menyangkut pengelolaan udara, air, dan limbah," ujarnya.
