Bisnis.com, JAKARTA - Banjir tidak hanya merusak harta benda para korban. Bahkan menimbulkan penyakit kulit, ispa (infeksi pernafasan akut) hingga warga hanyut dan tewas. Namun, banjir ternyata kini berpotensi melahirkan konflik baru antar pemerintah daerah, yang jika tidak dituntaskan akan mengarah kepada konflik antarwarga.
Pada hari pertama, Jumat (18/1/2014) banjir di kawasan Boulevard Raya Kelapa Gading, Pemkot DKI cukup tanggap. Tim penyedot air dengan lima mesin pompa air langsung diterjunkan. Pipa untuk saluran air ke Sungai Sunter telah terpasang. Kokoh dan mantap. Mesin penyedot, telah berada di tempatnya dan dua dari lima mesin penyedot itu disiapkan sebagai cadangan.
Banjir paling tinggi ada di tiga titik, yakni di Jalan Kelapa Nias Raya RW 7, RW 10 dan RW 11, Kelapa Gading,dengan kedalaman 80 cm, Namun, semua upaya untuk mengurangi bahaya banjir itu gatot alias gagal total. Bolulevard Raya tetap tergenang hingga kini.
Warga yang rumahnya dilalui sungai itu, menolak. Mereka takut, banjir justu berpindah ke rumah mereka. Untuk itu, mereka menolak. “Kami harus menghentikan. Kalau dilanjutkan akan memicu kemarahan warga,” satu petugas dari tim penyedot air itu.
Bahkan antardua pemerintah daerah dan antarwarga terlibat perseteruan dalam upaya mengatasi banjir. Proyek sodetan Ciliwung-Cisadane ini menjadi pro-kontra di masyarakat Tangerang. Yang kontra berpendapat, proyek ini justru akan mendatangkan penderitaan lebih hebat bagi masyarakat Tangerang yang harus menerima limpahan air Sungai Ciliwung. Dikhawatirkan, limpahan itu tidak akan mampu ditampung, Mengakibatkan banjir tahunan di daerah ini semakin parah.
Pengurus Konsorsium Masyarakat Peduli Banjir (KMB), Husen Ali, mengatakan hasil pengecekannya ke Kementerian Kimpraswil yang ternyata telah mencoret proyek sodetan Sungai Ciliwung-Cisadane senilai Rp1,3 triliun.
Alasan pencoretan tersebut adalah Pemkab dan Pemkot Tangerang dinilai lamban memberikan persetujuan atas proyek tersebut. KMB ini dipercaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Karena tidak ada kejelasan, kami langsung bertanya ke Kementerian Kimpraswil. Hasilnya, proyek itu sudah dicoret, tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini,” katanya, seraya menyesalkan sikap Pemkot dan Pemkab yang tidak aktif soal tersebut.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain menolak rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menghidupkan kembali ide membuat sodetan Ciliwung-Cisadane.
Menurut Zaki, jika Sungai Cisadane disodet dan dihubungkan ke Kali Ciliwung, sama saja dengan memindahkan banjir ke Tangerang. “Sodetan tersebut karena hanya memindahkan masalah. Bukan memecahkan masalah,” kata Zaki, di Tangerang (17/1/2014).
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendorong kembali pelaksanaan rencana pembangunan sodetan Katulampa di Bogor, Jawa Barat, menuju Sungai Cisadane di Tangerang, Banten. Rencana ini sebenarnya sudah ada sejak 2000. “Akan saya bicarakan lagi rencana lama ini dengan Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Joko Widodo.
Jokowi menambahkan sodetan itu bisa mengurangi beban air dari Katulampa ke Kali Ciliwung, Jakarta. Terowongan bawah tanah bisa melengkapi sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur yang sedang dibangun pemerintah pusat, sehingga banjir di kawasan Jakarta bisa dikurangi.
Belum lama, Walikota Depok Nurmahmudi pun menolak tawaran dari Pemprov DKI yang akan membeli lahan di Depok untuk dijadikan waduk sebagai upaya penanggulangan banjir. Mahmudi meminta agar pimpinan Pemprov DKI mengurus wilayah DKI saja.
“Urus saja urusan masing-masing. Tidak perlu saya komentari,” kata Mahmudi.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengimbau daerah yang berdekatan sebaiknya bisa saling bekerjasama. “Semua ini kan ada di NKRI, ya ikutilah aturannya,” ujar Jokowi usai menghadiri Diskusi Publik di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat.
