Bisnis.com, JAKARTA--Masa tanggap darurat banjir Jakarta yang telah berakhir pada 27 Januari 2014 hingga sekarang belum diperpanjang meski banjir masih melanda sebagian wilayah Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan saat ini belum perlu memperpanjang masa tanggap darurat dengan alasan hujan deras yang menimbulkan genangan akhir-akhir ini lebih cepat surut sehingga tidak perlu peningkatan status.
"Lihat situasi lah, kalau memang hujannya deras seperti kemarin terus sepanjang 3 sampai 6 hari ya baru kita akan memperpanjang situasi tanggap darurat. Tapi kalau tidak saya rasa tidak perlu," katanya, Kamis (6/2/2014).
Sebelumnya Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB mengusulkan status tanggap darurat diperpanjang 7-10 hari ke depan karena masih ada sejumlah masalah terkait korban, pengungsi, perbaikan sarana dan infrastruktur serta normalisasi sungai dari tumpukan sampah.
Usulan disampaikan agar Pemprov DKI Jakarta mendapat bantuan pendanaan dari BNPB yang berguna untuk pemulihan bencana pasca banjir. Pencairan dana tersebut hanya membutuhkan pernyataan Jokowi saja tentang perpanjangan masa tanggap darurat.
Namun Jokowi belum tertarik iming-iming tersebut meskipun dia tidak memungkiri intensitas hujan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang merendam 40% wilayah Jakarta.
Berbagai upaya sudah dilakukan dengan menormalisasi waduk, aliran sungai, pengerukan saluran drainase, relokasi pemukiman kumuh dan lainnya.
Berbagai upaya Pemprov tersebut sudah membuahkan hasil namun belum maksimal karena tidak bisa diatasi dalam 1 atau 2 tahun.
Salah satunya kawasan Waduk Pluit yang semula kawasan kumuh disulap menjadi taman kota sebuah prestasi yang selalu dipamerkan Jokowi.
"Coba dilihat beberapa tempat seperti yang kita kerjakan seperti waduk. Pluit yang udah dikeruk tanyakan lingkungannya seperti apa, jangan tanya ke saya, nanti nggak obyektif. Di Kemang Barat coba ditanyakan, ya seperti itu, jadi kelihatan progresnya seperti apa," katanya.
Jokowi enggan dituding genangan 1-2 jam surut akibat hujan deras disebut sebagai bencana banjir yang tidak tertangani.
Tudingan bahwa Jokowi gagal menanggulangi banjir Jakarta dijadikan catatan pemprov untuk melakukan upaya penanganan.
"Semuanya dalam proses kan, perlu waktu. Saya kira setahun kemarin siang malam kami sudah habis-habisan. Kami juga sudah melakukan penanganan dari hulu ke hilir. Kami juga sudah temukan permasalahannya," ujarnya.
Tanggung jawab penanganan banjir tidak lepas dari peran serta pemerintah pusat karena 13 sungai besar membelah Jakarta. Kemudian ada 884 sungai kecil yang menjadi tanggung jawab pemprov DKI Jakarta untuk dilakukan pengerukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
