Anda Bisa Simpan Arsip di Badan Arsip Cuma Bayar Rp35.000/Bulan

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan penyimpanan arsip bagi masyarakat umum, organisasi masyarakat maupun perusahaan swasta baik dokumen fisik maupun digital.

Berdasarkan Perda No. 3/2012 tentang retribusi daerah, biaya jasa penyimpanannya relatif murah yakni Rp35.000 per bulan dan jasa penataannya cuma Rp7.000 per berkas. Tempat penyimpanan dokumen fisik ini cukup aman karena dilengkapi pelindung api.

Kepala BPAD DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan selama ini jasa penyimpanan arsip baru dimanfaatkan oleh instansi Pemprov DKI Jakarta saja, sedangkan masyarakat umum belum ada yang memanfaatkan fasilitas ini.

"Warga secara umum belum memanfaatkan karena banyak masyarakat kita yang belum peduli mengenai arsip. Oleh karena itu, kesadaran arsip perlu ditingkatkan," katanya, Kamis (6/3/2014).

Dokumen apapun bisa dititipkan kepada BPAD seperti akta jual-beli tanah, ijazah, surat pribadi, maupun dokumen penting lainnya. Jasa ini sangat cocok untuk warga Jakarta yang tempat tinggalnya rawan terjadi bencana alam banjir maupun kebakaran.

BPAD, lanjut Agus, juga menyediakan penyimpanan arsip digital namun retribusi jasa penyimpanannya belum di atur dalam perda retribusi. Total kapasitas penyimpanan yang dimiliki BPAD mencapai 136 terabyte digunakan untuk menyimpan file apapun. Tetapi Pemprov baru memanfaatkan sekitar 37 terabyte.

"Itu yang saya mau jualan menyimpan dokumen arsip digital. Kapasitas itu terbuka untuk Pemda dan masyarakat umum, tinggal difoto kemudian dimasukkan dalam folder," ujarnya.

Agus menambahkan BPAD berperan sentral dalam pendokumentasian naskah penting sepanjang perjalanan pemerintahan DKI Jakarta. Begitu pula dalam rangka mencerdaskan bangsa melalui keberadaan perpustakaan di tingkat kecamatan.

Sayangnya kota sebesar Jakarta, dari 44 kecamatan cuma punya satu perpustakaan tingkat kecamatan yakni di di Cilincing Jakarta Utara. Gubernur Joko Widodo langsung meminta kepala badan untuk memperbanyak perpustakaan di kecamatan.

Tahun ini dianggarkan pembebasan lahan untuk pembebasan lahan Rp5 miliar. Ditargetkan paling tidak bisa menambah perpustakaan di lima kecamatan. "Kita harapkan akhir periode kepemimpinan pak Jokowi, paling tidak separo dari total kecamatan sudah punya perpustakaan," kata Agus.