Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AKUISISI PALYJA: Dikusi Pemprov DKI Mulai Temui Titik Terang

Pemprov DKI menemukan titik terang dari diskusi bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) terkait rencana akuisisi PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja).
Layanan Palyja/Jakarta.go.id
Layanan Palyja/Jakarta.go.id

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI menemukan titik terang dari diskusi bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) terkait rencana akuisisi PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan saat ini masih dilakukan negosiasi dengan pihak KMMSAJ terkait gugatan kepada Pemprov DKI. Namun, pihak koalisi sudah menyetujui kesepakatan dengan pemprov.

"Intinya kami sudah sama-sama ketemu terbuka dan sepakat kalau Palyja harus segera diambil alih. Tujuannya sama agar, pengelolaan air diambil alih oleh pemerintah dalam hal ini melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya," ujarnya di Balai Kota, Kamis (10/4/2014).

Pihak koalisi dan pemprov, lanjutnya, masih dalam pembicaraan tahap teknis terkait rencana pengambil alihan Palyja. Pihak koalisi ingin mengetahui nilai dan harga saham yang akan ditujukan kepada Palyja.

"Keabsahan teknis yang akan kita lakukan karena dari koalisi juga minta ini, saya kira sudah bagus semuanya. Minta nanti pengembilan alih sahamnya dibuka berapa, kenapa harganya seperti itu, semuanya dibuka," katanya.

Pemprov melalui Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) akan meminta kepada Palyja agar membuka sahamnya.

Pengambilalihan Palyja akan segera dilakukan, sebab menurut undang-undang bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan rakyat.

Rencananya, akuisisi Palyja akan dilakukan dengan dua cara,yaitu secara hukum  dan bisnis. Secara hukum, akan dilakukan penandatangan bersama dengan pihak koalisi.

Mantan Walikota Solo ini optimis dalam waktu dekat Palyja dan pengelolaan air di Jakarta bisa diambil alih oleh PT Jakpro.

Pemprov DKI juga akan mengabulkan permintaan pihak koalisi untuk mencabut peraturan gubernur yang berkaitan dengan swastanisasi air.

"Gugatan kepada pemprov masih dalam tahapan untuk dicabut oleh mereka. Iya nanti permintaan peraturan gubernurnya dicabut, tidak masalah cabutin semuanya," tutur Jokowi.

Seperti diketahui, saham Palyja dikuasai oleh dua perusahaan swasta yaitu 51% milik Suez International dan 49% milik PT Astratel. PT Jakpro akan mengakuisisi saham PT Astratel, sedangkan Suez International diakuisisi oleh PT Pembangunan Jaya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Fatkhul Maskur

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper