Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI akan melakukan pemasangan uji coba sistem electronic road pricing (ERP) pada Juni 2014.
Pemasangan alat ini mengalami keterlambatan karena rencananya dilakukan pada Februari, lalu Maret tetapi hingga saat ini belum dilakukan.
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan keterlambatan pemasangan ERP ini karena pihak swasta yang ragu dengan sistem ERP.
"Swasta mau kirim kan ragu sistemnya gimana, soalnya ini kami tidak mau keluar biaya, biaya besar, jadi mereka itu membuat konsorsium. Mereka juga berpikir mau tender dulu, ternyata tender kan melorot juga nih. Kemungkinan swasta yang sanggup kan terbatas juga, mesti bergabung berapa swasta," ujarnya, Rabu (23/4/2014).
Pemasangan ERP, lanjutnya, dilakukan oleh pihak swasta dari Swedia yaitu Kapsch.
"Ini kan On Board Unit (OBU)-nya, jadi kalau ini ditempel di mobil, ini yang ditangkep dari mereka. Ditempel di mobil. Ini buatan Swedia. Swedia dan Norwegia itu yang mimpin dunia untuk urusan ERP. Makanya kita bilang, kamu pasang dulu, pakai duit kamu semua," ucapnya.
Dengan penerapan sistem ERP ini, Ahok berharap warga Jakarta dapat berpindah ke transportasi umum sehingga mengurangi kemacetan.
Seperti diketahui, infrastrukturnya adalah pembuatan mesin electronic law enforcement, gerbang ERP, dan alat OBU.
Alat OBU ini yang akan dipasang di setiap mobil berbentuk kotak kecil dengan ada kartu seperti ATM.
Sistem ERP ini menjadi cara Pemprov DKI untuk mengurangi kemacetan ibukota.
Tarif yang diberikan kepada kendaraan sistem ERP ini sebesar Rp21.000.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
