Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI meminta agar Pemprov DKI memberikan perpanjangan waktu penyerahan dokumen kegiatan lelang.
Pasalnya, hingga batas waktu Jumat (18/5/2014) baru 5.100 paket atau sekitar 72,8% dari 7.000 kegiatan lelang yang diserahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang dan Jasa.
Wakil Ketua Kadin DKI Sarman Simanjorang mengatakan perpanjangan pendaftaran dan sosialisasi serta simulasi dilakukan oleh ULP kepada semua SKPD dan UKPD.
Menurutnya, banyak dokumen kegiatan lelang yang belum diserahkan karena banyak ketidak pahaman SKPD dan UKPD tentang proses pelelangan yg baru melalui ULP.
"Dokumen bisa sampai 7 kali bolak balik, itu indikator bahwa SKPD dan UKPD tidak paham aturan lelang yang baru karena umumnya tidak mengerti tata cara pelelangan yang baru via ULP karena sosialisasi yang sangat minim," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (18/5/2014).
Jika Pemprov DKI masih memaksakan kegiatan lelang melalui ULP, lanjutnya, Kadin DKI pesismis dengan penyerapan anggaran pada tahun ini.
"Jakarta masuk kategori krisis penyerapan anggaran. Batas waktunya 16 Mei, penyerahan dokumen pelelangan hanya 72,8% dipastikan bahwa penyerapan APBD tidak akan mencapai target 97%," ucap Sarman.
Dia meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk segera mengambil sikap tegas dan taktis agar penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini dapat maksimal.
Sarman juga memprediksi prestasi pembangunan di Jakarta akan rendah pada tahun ini sehingga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan akan menimbulkan tingginya inflasi di Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=184&h=104)
