Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta serius memberantas praktik monopoli pemenang tender proyek melalu proses lelang terbuka di website www.lpse.jakarta.go.id yang digelar Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
I Dewa Gede Sony Ariyawan, Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI Jakarta, mengatakan dari total 5.114 paket proyek yang ada lingkungan Pemprov DKI baru sebanyak 75 paket sudah dilelang dengan sistem baru itu.
“Dengan sistem ini diharapkan tidak ada lagi monopoli pemenang tender. Saat ini, tercatat 75 kegiatan sudah dalam proses lelang dan untuk kegiatan lelang lainnya masih menunggu proses kelengkapan dokumen,” katanya seperti dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Rabu (28/5/2014).
Menurutnya, tidak semua barang dapat dibeli melalui ULP Barang dan Jasa DKI, karena sebagian besar lelangnya masuk dalam e-catalog dan e-purchasing.
Jika dalam sistem online tersebut tidak tersedia, lanjutnya, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah melakukan lelang melalui ULP Barang dan Jasa.
Lelang fisik yang anggarannya mencapai lebih dari Rp200 juta dan lelang jasa di atas Rp50 juta akan dilaksanakan melalui ULP Barang dan Jasa DKI, sehingga tidak ada lagi monopoli pemenang tender
Dia menjelaskan ULP Barang dan Jasa DKI Jakarta mencatat 2 paket kegiatan yang selesai lelang yaitu cetak naskah ujian Sekolah Dasar dari Dinas Pendidikan DKI dan Jasa Keamanan Kantor Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Tanah Abang di Dinas Kesehatan DKI.
Data Pemprov DKI menunjukkan terdapat 7.000 paket kegiatan proyek yang harus dilelang, tetapi baru 73% atau 5.114 paket kegiatan yang diajukan oleh ULP Barang dan Jasa DKI.
Adapun dari jumlah tersebut, terdapat 142 paket diantaranya yang dikembalikan ke unit terkait karena dokumen belum lengkap.
