Bisnis.com, JAKARTA- Pemprov DKI memberikan tenggat waktu selama dua bulan kepada PT Jakarta Monorail (JM) untuk merinci pembahasan business plan proyek monorel
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tenggat waktu diberikan kepada PT JM untuk melengkapi kajian bisnis terkait dengan modal pembangunan dan arsitektur bangunan.
Menurutnya, kajian arsitektur pembangunan sejumlah depo dan stasiun monorel masih belum jelas.
"Monorel kami putuskan beri surat dan tenggat waktu dua bulan untuk ngelengkapi jawaban PT JM terkait modal dan arsitektur," ujarnya di Balai Kota, Jumat (6/6/2014).
Pria yang kerap disapa Ahok ini meminta PT JM untuk dapat memperhatikan sisi arsitektur bangunan stasiun dengan bangunan komersial.
Dia menerangkan stasiun monorel nantinya memiliki panjang 150 meter dan rencananya hanya satu tiang saja untuk menahan bangunan dengan tiga lantai tersebut.
"Bisa enggak sih hanya satu tiang saja bisa mampu menahan bangunan begitu tinggi? Enggak kan..Arsitekturnya harus dipikirkan," tuturnya.
Ahok juga menganggap rencana pembangunan salah satu stasiun monorel di Tanah Abang tidak realistis.
Pasalnya, bangunan tersebut begitu besar sehingga lebar antar tiang penyangga bangunan tiang tersebut bisa lebih dari 2,5 meter sehingga tidak ada lahan tempat penyangga tiang.
Dia menyayangkan business plan PT JM karena rancangan bangunan tersebut tidak pernah diinformasikan dan diperlihatkan kepada Pemprov DKI.
"Nah itu JM enggak pernah buka, kasih kami lihat. JM menutupi banyak hal," ucapnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan apabila PT JM tidak bisa menyelesaikan kajian secara detil selama dua bulan, Pemprov DKI akan memutuskan proyek tersebut karena PT JM dianggap tidak sanggup untuk membangun monorel.
"Ya kami putuskan proyek tersebut kalau selama dua bulan tidak bisa selesai kan kajian dan jawaban ke kami. Berarti mereka enggak sanggup," katanya.
