Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pesimistis target hutan lindung dan ruang terbuka hijau (RTH) di Ibu Kota pada 2017 seluas 240 hektare dapat tercapai.
Target seluas 240 hektare itu terdiri dari 40 hektare untuk hutan lindung dan 200 hektare untuk RTH di lima wilayah administrasi Jakarta.
Berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 26/2007 tentang penataan ruang mensyaratkan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.
Setiap lahan idealnya minimal 70% digunakan untuk bangunan dan 30% untuk lahan hijau. Namun, saat ini lahan hijau di Jakarta baru mencapai 11% dari luas wilayah Jakarta.
Kepala Dinas Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan DKI Darjamuni pesimis dapat mencapai target hutan lindung seluas 40 hektare dalam jangka waktu 3 tahun.
Pasalnya, hingga saat ini hutan kota di Jakarta baru mencapai 11,9 hektare.
"Tahun ini penambahan hutan lindung sekitar 6 hektare, sulit untuk capai target 40 hektare ini. Enggak tercapai, yakin saya tinggal berapa tahun lagi," ujarnya saat ditemui Bisnis di kantornya, Rabu (17/9).
Hutan lindung yang ada kebanyakan terletak di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Hutan itu ditanami berbagai macam tumbuhan langka.
Setiap tahunnya, Dinas Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan ini memperoleh alokasi anggaran senilai Rp800 miliar untuk membebaskan lahan yang akan digunakan sebagai hutan lindung atau hutan kota.
Namun, anggaran itu tidak dapat terserap seluruhnya karena berbagai macam kendala untuk membebaskan lahan.
"Tahun 2013, kami hanya bisa menggunakan Rp290 miliar untuk bebasin lahan. Sisanya, Rp510 miliar kami kembalikan ke kas daerah," ucapnya.
Darjamuni menerangkan pembebasan lahan yang dialami yaitu permasalahan sertifikat tanah yang ingin dibeli dan kesulitan mencari tanah di Jakarta.
"Kalau surat tanah itu tidak lengkap, fotocopyan, maupun sedang bersengketa antarkeluarga ya kami tidak berani bebasin. Susah mencari lahan yang akan dijadikan hutan lindung di Jakarta," katanya.
Selain itu, tingginya nilai jual objek pajak (NJOP) tanah pada tahun ini juga menjadi penghambat pembuatan hutan lindung.
"Di daerah tertentu NJOP-nya tinggi sekali sehingga untuk bebasin lahan cukup sulit. Mahalnya minta ampun lahannya," tutur Darjamuni.
Nandar Sunandar, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, menuturkan ihwal kesulitan pembebasan lahan warga Jakarta yang ingin dijadikan RTH.
Aspek legal tanah dan persaingan mencari lahan kosong menjadi tantangan bagi Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk membebaskan lahan.
Dia pun mengakui kesulitan mencari dan menggunakan lahan di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan untuk dijadikan RTH.
Lahan di Jakarta, tambahnya, sudah banyak digunakan sebagai pemukiman dan perkantoran sehingga saat ini semakin sulit untuk mencari tanah kosong yang dapat digunakan area hijau.
"Sertifikat ya bermasalah, juga kadang tanah itu masih ditempati orang jadi harus bersih lahannya," ujarnya.
Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI setiap tahunnya mendapat anggaran senilai Rp1,5 triliun untuk pembebasan lahan RTH.
RTH yang menjadi tanggung jawab dinas ini terdiri dari taman, jalur hijau, dan pemakaman.
Pihaknya pesimis dapat mencapai target RTH seluas 200 hektare hingga 2017.
Setiap tahunnya Dinas Pertamanan dan Pemakaman ditargetkan dapat membuat area RTH seluas 40 hektare.
Saat ini RTH pertamanan dan pemakaman di Ibu kota sekitar 2.373 hektare atau 4,5% hingga 5% dari wilayah Jakarta.
Pada tahun ini, dari 64 titik yang direncanakan untuk RTH baru 3 titik yang terealisasikan hingga saat ini.
"Kami rencananya buat taman dan jalur hijau di 64 titik tahun ini tetapi sampai sekarang baru tiga titik. Ya kami tidak bisa capai target. Paling setiap tahun cuman bisa capai target 10 hektare bukan 40 hektare," terang Nandar.
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan membangun taman tematik di wilayah Jakarta.
Taman tematik itu seperti taman yang berada di Bandung.
Nantinya, setiap taman memiliki tema yang berbeda beda yang membuat warga tidak bosan untuk mengunjungi taman kota.
Tahun ini, Pemprov DKI akan segera membangun sebuah taman lansia dan anak-anak di lahan Taman Putra Putri, yang terletak di Jalan Pluit Putra Raya dan Jalan Pluit Putri Raya, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Lahan Taman Putra Putri itu seluas 4 hektare itu adalah milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo.
"Lahannya baru kami bersihkan. Ada 112 bangunan liar dibersihkan pada 28 Agustus," ucapnya.
Menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, taman anak-anak dan lansia tersebut merupakan salah satu taman tematik yang akan dibangun oleh Pemprov DKI.
Tema taman anak-anak dan lansia itu diambil sesuai dengan wilayah Jakarta Utara yang sedang dibentuk citra kota ramah anak dan lansia.
Nantinya setiap wilayah administrasi Jakarta juga terdapat taman ramah anak dan lansia.
Pemprov DKI, lanjutnya, juga ingin membangun taman yang dilengkapi oleh sarana olahraga di pemukiman padat.
Taman ini dibangun agar dapat mengurangi perkelahaian warga yang kerap kali terjadi di pemukiman padat.
" Kalau ada taman di tengah kampung, kan, enak. Tamannya ada sarana olahraga, seperti badminton, bola basket, dan bola voli. Mereka yang berkelahi kan karena kelebihan energi. Maka, kami bikin tempat olahraga,” kata Ahok, sapaan akrab Basuki.
