Kerja Sama DKI dan 8 Kota Penyangga Bisa Pakai Skema Lain

Bisnis.com, JAKARTA--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI mengatakan kerja sama yang terjalin bersama delapan kota mitra tak hanya dapat dilakukan dengan pengucuran dana Rp100 miliar per kota setiap tahunnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengatakan inti dari kerja sama adalah pemecahan dua masalah utama Ibu Kota yaitu kepadatan kendaraan dan banjir. Oleh karena itu, harus mempertimbangkan aspek win-win solution.

"Pemecahan masalah enggak harus dengan kucuran dana bantuan. Kami juga mempertimbangkan aspek win-win solution," ujarnya saat dihubungi Bisnis.com, Kamis (18/9/2014).

Sebagai contoh, dia menyebutkan cara lain yang bisa ditempuh yaitu kerja sama di aspek penerapan kebijakan. Salah satunya, penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Cara lainnya, badan usaha milik daerah (BUMD).

Dia menilai kerja sama memang harus dijalin karena dua masalah utama itu memang harus melibatkan delapan kota sekitar.

"Kerja sama policy misalnya penerapan ERP bisa saja dihubungkan sampai ke kota mitra. Melalui BUMD juga bisa," katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan kalau pun sebelumnya kucuran dana tak sesuai dengan permintaan Kepala Daerah Pemprov DKI tak memiliki untuk memberikan sesuai nominal yang diminta.

Pasalnya, dia menilai masing-masing kota memiliki otonomi daerah. Selain itu, harus ditimbang pula manfaatnya bagi DKI.

"Bukan soal besaran nominalnya Rp100 miliar perkota pertahun itu. Harus dilihat juga manfaatnya," jelasnya.

Seperti diketahui, Pemprov akan mengucurkan dana bantuan ke delapan daerah pada 2015 dengan nominal masing-masing minimal Rp100 miliar.

Mulai dari Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Depok.