Bisnis.com, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat melakukan penandatanganan komitmen pencanangan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Simda Keuangan Berbasis Akrual.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan dengan adanya komitmen tersebut diharapkan terbangun tata kelola keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemkot Bekasi.
Menurutnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi akan menyiapkan SDM yang tepat untuk mengaplikasikan sistem tersebut.
“BKD mempersiapkan sarjana ekonomi atau yang memiliki background akuntansi dan infrastruktur sistemnya untuk mendukung pelayanan keuangan berbasis akrual,” katanya, Senin (24/11/2014).
Dia mengapresiasi langkah BPKP Jabar yang menjalin kerja sama dalam rangka penerapan standar akuntasi berbasis akrual untuk membangun sistem pemerintahan yang baik, benar dan tepat.
Seperti diketahui, sistem tersebut diamantkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.05/2011 tentang PUSAP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64/2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
Regulasi tersebut mengatur bahwa penerapan sistem akuntansi dan laporan keuangan berbasis akrual paling lambat diimplementasikan secara penuh pada tahun 2015.
