Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mempertimbangkan rencana untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan bandar udara di Karawang, Jawa Barat.
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Pemprov DKI mempertimbangkan rencana ini karena Bandara Ali Sadikin yang akan dibangun di Marunda Jakarta Utara batal dibangun.
Hal ini disebabkan lalulintas pesawat yang naik turun di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma sudah padat.
"Kita batalkan yang Marunda karena lalulintas pesawat yang naik turun di Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma sudah padat. Dirjen Perhubungan Udara bilang lebih baik bangun di Karawang sebelum diberikan ke investor asing," ucapnya di Balai Kota, Jumat (28/11/2014).
Pemprov DKI tertarik dengan pembangunan bandara di Karawang karena Pemprov tidak perlu menghabiskan banyak dana untuk pembebasan tanah apabila diizinkan oleh Perum Perhutani.
Perhutani merupakan BUMN yang memiliki 90% lahan di Karawang yang menjadi salah satu opsi lokasi pembangunan bandara.
Ahok menuturkan, cara ini lebih baik daripada DKI membangun bandara baru di lahan yang harus dibebaskan.
Dengan ini, maka dana Pemprov DKI dapat digunakan pada sektor lain.
"Kalau banyak bangun di pinggiran, orang tidak akan menyerbu Jakarta terus. Kita ingin dorong keluar," kata Ahok.
Selain itu, Ahok ingin agar DKI memiliki bandara dan pelabuhan yang memadai untuk menunjang logistik dan mendorong pertumbuhan sektor jasa di Jakarta.
Rencanya, investasi ini akan dilakukan secara B to B atau business to business.
Pemprov DKI akan menyerahkan tugas ini kepada BUMD-nya yang bergerak di bidang properti dan infrastruktur, yaitu PT Pembangunan Jaya atau PT Jakarta Propertindo.
Mantan politisi Partai Gerindra ini pun menegaskan, Pemprov DKI hanya akan ikut berinvestasi apabila Perhutani bersedia memberikan lahannya kepada Pemprov DKI.
"Kalau enggak dapat tanahnya, ya enggak apa-apa. Duitnya bisa buat Bank DKI naik ke BUKU IV, kan butuh Rp30 triliun," tuturnya.
Proyek pembangunan bandar udara di Karawang, Jawa Barat, merupakan proyek pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum sebagai alternatif bandara Soekarno-Hatta yang dinilai terlalu padat.
Bandara Karawang direncanakan memiliki kapasitas tampung yang jauh lebih besar dari Bandara Soekarno-Hatta, yaitu mencapai 90 juta penumpang setiap tahunnya.
Bandara Soekarno-Hatta sendiri memiliki kapasitas 22 juta penumpang setiap tahunnya.
Saat ini, proyek tersebut masih dalam tahap studi kelayakan dan tata ruang. Diperkirakan, studi kelayakannya rampung Januari 2015.
