Bisnis.com, BOGOR— PT Inti Landas, perusahaan swasta di bidang perparkiran, tengah menjajaki kerja sama dengan Pemkot Bogor terkait penyelenggaraan lahan parkir berasuransi di Kota Hujan itu.
SIMAK: Ahok Kirim Mata-mata Pantau Juru Parkir di Jalan Sabang
Manajer Operasi PT Inti Landas Hari Murhadi mengatakan kerja sama yang tengah dilakukan berupa rekomendasi dari Pemkot Bogor pada seluruh lahan perpakiran di kota tersebut.
“Kami inginnya seluruh titik resmi perpakiran di Kota Bogor diharapkan berasuransi untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna jasa parkir,” ujarnya pada Bisnis seusai melakukan ekspo di Balai Kota Bogor, Kamis (5/1/2015).
Dia mengatakan, penerapan parkir berasuransi di Indonesia masih terbilang minim atau hanya mampu menerapkan sistem asuransi parkir dengan skema klaim asuransi secara keseluruhan.
Hari menuturkan PT Inti Landas menjadi salah satu pionir penyelenggara asuransi parkir parsial yang bisa menguntungkan pihak pengguna jasa perparkiran.
“Jadi kebanyakan operator parkir saat ini hanya mampu mengklaim asuransi keutuhan barang. Kalau kami sifatnya parsial, contoh kalau helm atau kaca spion hilang, ya kami ganti,” ujarnya.
Operator Parkir
Menurutnya, kerja sama itu sebagian besar dilakukan dengan Pemprov DKI Jakarta yang merekomendasikan sejumlah perusahaan di Ibu Kota menerapkan operator parkir berasuransi.
Dia menyatakan Kota Bogor sendiri belum memiliki perda perparkiran, oleh karena itu pihaknya berharap dengan adanya penjajakan kerja sama tersebut bisa memperkuat aturan peparkiran di Bogor.
Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman menyambut baik wacana penyelenggaraan parkir berasuransi tersebut. Pihaknya bersama dinas terkait akan segera mengkaji lebih dalam manfaat dan kegunaan penjajakan kerja sama itu.
Menurutnya, Pemkot Bogor juga saat ini tengah mendalami wacana ihwal pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) parkir, dan parkir meter yang akan diterapkan di Kota Bogor.
“Jadi saat ini kami punya tiga pekerjaan rumah berkaitan dengan perparkiran di Kota Bogor. Semuanya akan terus dikaji mana saja yang harus diprioritaskan dan matang untuk diputuskan,” paparnya.
BACA JUGA:
Salah Bicara HIV/AIDS, Menteri Rachmat Gobel Diprotes
Ahok Copot Pejabat yang Tak Lapor Harta Kekayaan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
