Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak keberatan apabila DPRD DKI benar-benar mengajukan interpelasi maupun impeachment (penurunan jabatan) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.
"Kalau mau interpelasi, silakan saja. Itu memang hak setiap anggota dewan. Saya senang malah. Setelah mereka menggunakan hak tanya, nanti saya jawab di forum terbuka," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Antara, Senin (16/2/2015).
Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok itu, hak interpelasi sudah diatur dalam Undang-undang sehingga setiap anggota dewan dapat menggunakannya.
"Oleh karena itu, kalau mau interpelasi atau bahkan impeachment, silakan saja. Kita tunggu. Justru dengan cara ini semuanya bisa terbuka, dan semua orang bisa tahu," ujar Ahok.
Rencana interpelasi dan impeachment kepada Gubernur DKI Jakarta oleh DPRD DKI muncul setelah APBD DKI 2015 yang telah disahkan dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Diketahui bahwa Perda APBD DKI senilai Rp73,08 triliun yang diserahkan pihak eksekutif kepada Kemendagri itu tidak ditandatangani oleh satu pun pimpinan DPRD DKI karena dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan pada waktu pengesahan.
Sebelumnya, pada Jumat (13/2/2015), seluruh jajaran pimpinan DPRD DKI telah melakukan konferensi pers dan menyampaikan rencana untuk menggelar rapat pimpinan (rapim) terkait pengajuan interpelasi dan impeachment kepada Gubernur DKI Jakarta.
"Santai sajalah. Nanti kita buktikan saat interpelasi. Kita tidak usah ribut-ribut di media. Mereka rapim saja, kemudian interpelasi. Kalau mau impeachment juga, ya silakan," ungkap Ahok menanggapi rencana DPRD DKI itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
