Bisnis.com, JAKARTA--Belum disahkannya anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI 2015 mengancam nasib 7.500 pelaku usaha.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Sarman Simanjorang mengatakan pelaku usaha turut andil dalam kue belanja pemerintah yaitu yang berasal dari APBD. Memasuki kuartal I/2015 ini, APBD DKI belum dapat dibelanjakan sesuai alokasinya. Sehingga, pelaku usaha yang menggantungkan nasib dari proyek-proyek Pemerintah Provinsi DKI akan terdampak.
"Kondisi ini juga akan berdampak pada kelangsungan lebih kurang 7.500 perusahan rekanan pemprov DKI Jakarta yang selama ini bergantung pada proyek-proyek Pemda," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Bisnis.com, Senin (16/3/2015).
Adapun, dari jumlah tersebut 95% di antaranya berskala usaha kecil dan menengah di sektor konstraktor, jasa pengadaan dan konsultan. Mundurnya waktu pengesahan, kata Sarman, menyebabkan waktu penggunaan anggaran semakin terbatas. Hal itu akan berimplikasi pada rendahnya penyerapan anggaran.
"Dari sekitar 7.500 perusahaan tersebut hampir 95% didominasi sakala UKM dengan bidang usaha kontraktor, jasa pengadaan, konsultan dan jasa lainnya," tuturnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI diberi waktu sampai Jumat (20/3/2015) untuk menyelesaikan pembahasan APBD 2015. Bila kesepakatan masih tak tercapai, Gubernur Basuki berhak menerbitkan Peraturan Gubernur dengan izin Kementerian Dalam Negeri untuk menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya. Adapun dari total pagu Rp73,08 triliun nantinya harus mengalami penyesuaian karena mengikuti pagu APBD Perubahan 2014 yaitu Rp72,9 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
