Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama mengajak pengusaha transportasi umum di wilayahnya bergabung dengan manajemen PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) agar tarif angkutannya tidak terpengaruh harga bahan bakar minyak (BBM) yang fluktuatif.
Menurutnya dengan bergabungnya pengusaha angkutan umum tersebut dalam manajemen Transjakarta, akan banyak manfaat yang bisa diperoleh, terutama kepastian pemasukan lantaran menggunakan sistem pendapatan rupiah per kilometer.
Selain itu, masyarakat juga tidak perlu menanggung beban dari fluktuasinya BBM tersebut, dikarenakan tarif angkutannya dapat ditekan dengan penggelontoran subsidi alias public service obligation (PSO) oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PT Transjakarta selaku operator.
“Kita ingin semua bus yang ada di DKI bisa berada di bawah Transjakarta, kan semua dibayar rupiah per kilometer,” tuturnya, Senin (30/3/2015).
Menurutnya seiring dengan bergabungnya pengusaha angkutan umum itu, pihaknya semakin memperjelas subsidi pemerintah untuk dialirkan kepada orang atau warga yang bersedia naik kendaraan umum.
“Kalau masih seperti ini, BBM naik berimbas tarif naik. BBM turun, tarifnya belum tentu turun. Yang rugi kan tetap warga. Jadi, ini biar pemerintah saja yang rugi. Kita bayarin, kita tanggung,” tuturnya.
Menurutnya dengan terintegrasinya sistem rupiah per kilometer itu, semua warga yang menggunakan angkutan umum hanya akan mengeluarkan biaya yang sama cukup sekali, meskipun bergonta-ganti bus.
Jadi, lanjutnya warga yang akan naik Kopaja setelah sebelumnya naik Transjakarta, tidak perlu membayar dua kali.
“Misalnya hitung-hitungannya tarifnya Rp5.000, dengan PSO kita bisa beri ke warga hanya Rp3.500. Kekurangannya itu akan dibayar pemerintah dengan PSO,” tuturnya.
Bahkan, lanjutnya saat ini Pemprov DKI sudah mengalokasikan anggaran PSO sebesar Rp1,36 triliun kepada PT Transjakarta, dan diharapkan penerapan sistem rupiah per kilometer tersebut dapat berfungsi efektif per 2016.
