Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membangun perumahan khusus nelayan bagi para nelayan di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa selain Pemprov DKI dengan KKP telah sepakat untuk memajukan nasib nelayan di Jakarta dengan membangun perumahan nelayan, keduanya juga sepakat mevitalisasi Pasar Ikan di Muara Angke di Jakarta Utara.
"Kita ingin perumahan nelayan dan revitalisasi pasar ikan itu jadi destinasi. Tadi yang disampaikan Ibu Menteri jelas sekali. Kita bantu nelayan semuanya, itu pasti,” kata Djarot seusai menghadiri acara Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Kelautan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/4).
Dengan adanya perumahan nelayan dan pasar ikan yang telah direvitalisasi, maka nasib nelayan di Jakarta dipastikan akan lebih baik. Tidak hanya itu, Pemprov DKI akan memberdayakan nelayan Jakarta dengan kapal yang memiliki teknologi canggih.
"Jadi nelayan sudah berdaya, punya teknologi, punya kapal, perumahan, dan kita punya pasar," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menambahkan bahwa selain telah meresmikan revitalisasi pasar ikan di Muara Angke, pihaknya mengaku juga menginginkan bahwa para nelayan di sana juga bisa tinggal di rumah susun, sehingga kesejahteraannya semakin terjamin.
"Kan sudah diresmikan pasar ikan lelang dan mau dirapikan untuk tempat wisata. Pasar ini sifatnya tematik. Kita ingin nelayan tinggal di rusun. Nanti dia bisa liat kapalnya. Gak kalah dengan orang kaya yang punya apartemen di pinggir pantai. Kita sedang bangun rusun. Ini bagian dari reklamasi pulau. Itu saya katakan kewajiban tambahan," tuturnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan pihaknya mendukung pembangunan perumahan nelayan dan revitalisasi Pasar Ikan di Muara Angke. Namun langkah KKP untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Jakarta tidak berhenti di sana.
Pihaknya akan memperbaiki perizinan dan kepemilikan kapal, perbaikan pengelolaan sumber daya alam kelautan, bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan, untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi nelayan Indonesia.
“Kami kerja sama dengan seluruh pemerintah daerah, juga Pemprov DKI Jakarta. Kita memang buat memorandum MoU tentang perbaikan pengelolaan sumber daya alam terutama kelautan. Karena selama ini, laut kita yang luas tidak memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk nelayan kita,” ujarnya.
Susi mengaku sangat memberikan perhatian tersendiri terkait kasus fishing yang selama ini sering terjadi di perairan Indonesia dan merugikan para nelayan. Pihaknya ingin semua instansi pemerintah bergerak bersama-sama untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia.
"Kita ingin memperbaiki perizinan dan kepemilikan, kita akan buat MoU dengan perpajakan, dengan semuanya. Dengan PPATK sudah, angkatan laut sudah. Jadi kita mau bergerak semua instansi bersama," tuturnya.
Susi menyatakan bahwa dengan bergerak bersamanya sejumlah instanti dalam mengatasi persoalan kelautan tersebut, maka harapannya untuk bisa memberikan sebanyak-banyaknya pengelolaan sumber daya alam sektor keluatan bisa untuk keuntungan masyarakat.
"Kita juga mencegah jangan sampai kejadian ilegal fishing dimana-mana, kemudian akhirnya nelayan tradisional yang dirugikan,” paparnya.
