Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akhirnya menyetujui pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) yang akan dilakukan oleh Perum Perumnas di Cengkareng, Jakarta Barat.
Pemberian izin pembangunan sebanyak 5.400 unit rusunami tersebut ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Perumnas dengan Pemprov DKI Jakarta, di Balaikota, Selasa (28/4/2015).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama belum bersedia memberikan izin pembangunan rusunami tersebut apabila Perumnas belum mau membuat perjanjian dengannya, terkait persyaratan orang yang akan menghuni rusun.
"Ini program pemerintah pusat. Makanya saya minta, kalau kita kasih izin, saya mau ada MoU. Saya nggak mau kasus Kalibata City terulang, itu contoh paling buruk," tuturnya, usai penandatanganan MoU di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (28/4/2015).
Ahok - sapaan akrab Gubernur Basuki - mengajukan persyaratan untuk para penghuni tersebut dikarenakan dirinya tidak ingin kasus-kasus yang terjadi di rusun terulang, seperti mulai dari rusun dikuasai segelintir investor, jual-beli rusun kepada pihak ketiga, hingga yang akhir-akhir ini terungkap adalah praktek prostitusi di rusun, seperti yang terjadi di Kalibata City.
"Kalibata City contoh paling buruk. Saya tidak mau kasus yang pernah terjadi terulang. Kalau kita terus membangun tanpa syarat ketat seperti itu, hanya membuat ekonomi macet, membuat orang-orang akan spekulasi beli rusun, lalu disewakan," ujarnya.
Dengan adanya perjanjian, dirinya berharap merreka yang akan membeli rusunami tersebut benar-benar orang yang akan menghuni dan tidak akan menjualnya ataupun menyewakannya, dan tidak boleh spekulan, apalagi sampai membeli rusunami hingga 100 unit, lalu menyewakannya kepada orang lain.
"Saya minta mesti ada perjanjian. Nanti yang beli betul-betul yang menghuni, tidak boleh orang yang berspekulasi, apalagi sekali beli 100 unit," ujarnya.
Meskipun rusunami itu milik Perumnas, dirinya menginginkan adanya aturan ketat bagi penghuni, mulai dari domisili dalam kartu tanda penduduk (KTP) hingga formulir yang harus ditandatangani calon penghuni yang menyatakan mereka tidak akan menjual atau menyewakan unit rusunami agar keberadaan rusunami ini tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto mengaku siap untuk menjalankan syarat yang diajukan Ahok tersebut. Dia pun memastikan tidak akan menjual unit rusun kepada segelintir investor spekulan.
"Kami akan seleksi mana yang betul-betul atas dasar kebutuhan. Yang mau tinggal harus memenuhi persyaratan seperti memiliki KTP DKI. Hal ini untuk menunjukkan bahwa mereka bukan investor," kata Himawan.
Menurutnya penandatanganan MoU ini adalah bukti bahwa pembangunan rusunami di Cengkareng, Jakarta Barat tersebut berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah.
Meskipun begitu dirinya menjamin kualitas rusunami yang dibangun pun tidak kalah dengan apartemen. "Kami membuat MoU ini agar rusunami yang dibangun di mana pun juga akan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.
Rencananya, peletakan batu pertama akan dilakukan pada Rabu (29/4). Rusunami di Cengkareng akan dibangun 5.400 unit di atas tanah Perumnas seluas 4 hektar, dengan 18 tower setinggi 24 lantai.
Tiap unit rusunami itu merupakan rumah tipe 36 dan bisa dibeli dengan harga Rp9 juta/meter atau sekitar Rp330 juta/unit.
