Bisnis.com, JAKARTA-- Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Komjen Budi Waseso mendatangi kantor Balai Kota DKI Jakarta. Dia berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait penanganan kasus pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) tahun anggaran 2014.
"Saya berkoordinasi dengan Pak Ahok untuk pemeriksaan saksi yang berkaitan dengan PNS DKI, apakah dilakukan di kantor Pemprov agar tidak menganggu pekerjaan mereka," kata Budi yang datang ke Balai Kota dengan menaiki sedan hitam bernomor polisi B 1138 PD, Senin (4/5/2015).
Menurutnya, kasus korupsi pengadaan UPS terus berkembang dan masih dimungkinkan adanya tersangka baru setelah tim penyidik mengevaluasi alat bukti dan keterangan saksi.
"Sudah berkembang ke kemungkinan tersangka tambahan," tuturnya.
Namun, Budi enggan menyebutkan berapa orang yang akan ditetapkan jadi tersangka baru.
"Ada banyaklah," katanya tersenyum.
Budi mengungkapkan, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk meminta kesaksian dari Ahok juga nantinya.
"Pak Gubernur juga kita akan mintai keterangan, karena beliau kan penanggung jawab di pemerintahan. Nanti kita koreksikan kembali dengan Pak Gubernur, karena penyidik yang nanti menjadwalkan waktunya," ungkapnya.
Ahok menyambut baik langkah koordinasi Bareskrim Mabes Polri dengan Pemprov DKI dalam mengusut kasus pengadaan UPS tahun 2014. Dia siap mendukung polisi sepenuhnya mengungkap kongkalikong korupsi UPS.
"Beliau ingin dapat banyak keterangan. Kan kita lebih tau apa yang terjadi, ya jadi kita ngomong aja gitu," paparnya.
Mantan anggota Komisi II DPR itu juga siap dimintai keterangan demi menguak kasus pengadaan UPS tersebut.
"Ya harus siap dong. Kita langsung bantu supaya jadi terang. Supaya bisa terungkap, kan ini uang besar. Ini uang melebihi namanya uang Hambalang atau Century sebetulnya kalau dihitung. Kalau pokir tiap tahun cair Rp 4,5 triliun kan lumayan kalau ada faktor penyimpangan," tambahnya.
