Bisnis.com, JAKARTA - Tidak tercapainya kesepakatan antara operator APTB dan PT. Trans Jakarta membuat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan memberikan penyertaan modal pemerintah besar-besaran.
Ketidaksepakatan penentuan besaran tarif rupiah per kilometer terjadi lantaran operator APTB meminta pembayaran sebesar Rp18.000, sementara PT Trans Jakarta memberi penawaran antara Rp14.000- Rp 15.000.
"Kita kan sudah kasih opsi dua surat pakai rupiah per kilometer, kita lagi mau lelang. Ya sudahlah, Organda dan konsorsium saya juga sudah saya usul. Tetapi ini ada permainan apa, kok sampai begitu mahal harganya," kata Ahok di Balai Kota.
Menurut Ahok, sebelum pelelangan empat tahun yang lalu dengan sekarang harusnya harga lebih mahal yang sekarang. Ahok mempertanyakan bagaimana konsorsium Trans Jakarta yang dibentuk dengan kesepakatan rupiah per kilometer bisa lebih mahal.
"Makanya, begitu kita lelang yang terakhir operator baru lebih murah makanya mereka teriak dia mau perpanjang boleh tidak. Ya boleh," tegasnya.
Sewaktu keluar tender lebih murah begitu, namun setelah dapat harga tender rupiah per kilometer menjadi tergantung jenis mobil karena ada perhitungan lain, jelas Ahok.
"Ya harusnya semua mobil konsorsium tidak usah ikut lelang asal ikut harga saja, tinggal beli bus masuk mereka tidak mau. Ya maunya harga yang tempo dulu, ya bagaimana mungkin dulu lebih mahal daripada sekarang jadi Anda kurang efisien," tambahnya.
Menurut Ahok, terkait perbedaan harga ini, ia menawarkan kepada operator jika mau membeli mobil yang mewah Pemprov DKI akan membayar lebih mahal sehingga orang Jakarta memiliki pilihan lebih banyak.
"Kalau Organda tidak mau, tahun ini saya akan PMP besar-besaran sama Trans Jakarta. Saya suruh produsen mobil untuk siapkan mobil sejenis Hino bisa dua ribu mobil per tahun. Siapkan uang, kita beli saja, jadi tidak perlu mengancam lagi," tegas Ahok.
Ahok menyatakan ingin semua transportasi di Jakarta bisa beroperasi dengan baik.
Juni 2015 ini adalah akhir kontrak operator APTB dengan PT. Trans Jakarta. Sebelumnya Ahok mengaku masih akan ada pelelangan sesuai aturan hukum yang berlaku.
"Kalau tidak dilelang, kita bisa masuk penjara. Mungkin akhir Mei kita sudah dapatkan angkanya," ujar Ahok, saat berbicara pada Senin (4/5) dengan nada optimis.
