Sebenarnya bagaimana pengadaan UPS itu?
Awalnya kan laporan Ahok ke KPK soal dana siluman Rp 12,1 triliun. KPK mengembalikan dokumen itu, lalu Ahok mencari ke Komisi E, komisi saya, ketemu UPS ini. UPS ditanyakan ke saya ketika kami berhadapan di Kementerian Dalam Negeri. Saya lagi emosi, Pak Ahok emosi, saya keluar.
Faktanya, polisi menemukan kerugian Rp 50 miliar proyek itu…
Saya di-bully karena menjadi saksi. Saya disebut terseret UPS, Haji Lulung calon tersangka, segala macam. Saya sampaikan kepada istri dan anak-anak, tanya ke kepala dinas apakah mereka pernah dipanggil Lulung? Satu pun tidak pernah saya panggil. Barangkali saya satu-satunya orang di Dewan, dari 106 anggota, yang terus-menerus menjadi sasaran media. Rasanya, tak mau baca koran. Saya juga dituduh begal anggaran oleh Ahok. Lalu kami introspeksi. Ahok telah melakukan fitnah serius terhadap kami. Karena itu, kami ajukan hak angket.
Apa hasil hak angket?
Banyak temuan. Tanggal 14 Januari 2015 e-budgeting dibuka dan ditutup 20 Januari. Pembahasan Rancangan APBD itu 21-23 Januari, sehingga Ahok tak bisa input e-budgeting. Dia panik, lalu pake jurus mabuk, karena banyak makan anggur, dengan muncul tuduhan Rp 12,1 triliun uang siluman itu. Saya sudah cek ada surat dari Sekretaris Daerah yang membenarkan e-budgeting dibuka 14 Januari dan ditutup 20 Januari. Artinya benar, Ahok tak bisa input anggaran pada 20-23 Januari. Surat itu menjadi fakta.
Kami juga diskusikan dengan Presiden. Saya minta beliau tanya kepada Ahok apa uang Rp 12,1 triliun itu? Jawabannya ringan sekali, bahwa itu sudah selesai. Bagi saya, itu tidak selesai, itu fitnah. Tapi kami sadar, kami melawan kekuasaan, bahkan pengacara saya ditangkap dengan kasus tahun 2006.
Gubernur Jakarta bilang bahwa ada usulan yang dimasukkan tanpa pembahasan…
Waktu di Kementerian Dalam Negeri, Ahok minta kepala dinas berdiri untuk menjelaskan dia telah melarang tak memasukkan usulan yang belum dibahas. Omongannya bener, tapi dia bunuh diri. Mana ada sih yang bukan pembahasan dimasukkan, tidak ada.
