Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

500 Marbot DKI Masuk BPJS Ketenagakerjaan

Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta mengumpulkan 500 marbot alias pengurus masjid di Waduk Pluit, Jakarta Utara untuk diberikan kartu BP Jamasotek gratis sebagai bentuk perlindungan dari risiko pekerjaan dalam jangka waktu tiga bulan ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta mengumpulkan 500 marbot alias pengurus masjid di Waduk Pluit, Jakarta Utara untuk diberikan kartu BP Jamasotek gratis sebagai bentuk perlindungan dari risiko pekerjaan dalam jangka waktu tiga bulan ke depan.

Kakanwil BP Jamsostek DKI Jakarta, Rizani Usman mengungkapkan pembagian kartu BP Jamsostek tersebut selain sosialisasi transformasi PT Jamasostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamasostek) per 1 Juli tahun ini yang akan beroperasi penuh, juga dalam rangka HUT Jakarta ke-488 yang jatuh pada 22 Juni 2015.

"Kita sengaja merancang kegiatan ini sekaligus untuk merayakan Ulang Tahun Jakarta ke 488 yang jatuh pada 22 Juni 2015," ujar Rizani, Selasa (16/6/2015).

Menurutnya khusus untuk 500 marbot yang memperoleh kartu BP Jamsostek berhak mengajukan klaim JKK dan JK.

Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian dan Kependudukan, Marullah Matali yang mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengapresiasi langkah BP Jamsostek yang menyantuni para marbot dengan program perlindungan sosial ketenagakerjaan.

"Ini merupakan sesuatu yang sangat luhur. Ini kado mulia dalam rangka HUT DKI ke-488 dari BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Pihaknya berharap perlindungan tersebut tidak hanya berlaku tiga bulan ke depan saja. Tetapi berlaku selamanya untuk para Margot.

"Semoga ke depan ditindaklanjuti oleh Bazis (Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh) DKI. Kita laporkan ke Pak Gubernur agar direspon," ujarnya.

Menurutnya marbot merupakan kelompok yang perlu dibantu lantaran penghasilannya tidak jelas. Mereka, lanjutnya bukan tergolong kelompok pekerja, karena pekerjaan mereka tidak berorientasi untuk gaji.

"Mereka mencurahkan segala tenaga dan kemampuan untuk mengurus masjid dan musala. Ini menjadi kewajiban. Pemerintahan harus ada di tengah-tengah kesulitan warganya," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper