Kabar24.com, JAKARTA - Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapat rapor merah dari Badan Pemeriksa Keuangan.
BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengeculian (WDP) kepada Laporan Keuangan Pemprov DKI tahun 2014. "Predikat ini tidak berbeda dengan Laporan Keuangan Tahun 2013," kata anggota BPK, Moermahadi Soeja Djanegara.
Moermahadi menjelaskan, Pemprov DKI mendapat predikat itu lantaran BPK mendapatkan 70 temuan dalam laporan keuangan daerah senilai Rp2,16 Triliun.
Temuan itu terdiri dari program yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah sebanyak Rp 1,71 triliun.
Lalu, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, belanja administrasi sebanyak Rp 469 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar.
BPK lantas menyoroti beberapa temuan yang wajib menjadi perhatian Pemprov DKI. Temuan itu ialah aset seluas 30,88 hektare di Mangga Dua dengan PT DP yang dianggap lemah dan tidak memperhatikan faktor keamanan aset.
Selain itu, pengadaan tanah RS SW di Jakarta Barat yang tidak melewati proses pengadaan memadai. “Ada indikasi kerugian senilai Rp 191 miliar,” ujarnya.
Pemprov DKI juga mengalami kelebihan bayar biaya premi asuransi senilai Rp 3,7 miliar, juga pengeluaran dana Bantuan Operasional Pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp 3,05 miliar.
Temuan lainnya yang perlu diwaspadai Pemprov DKI yakni penyertaan modal dan aset kepada PT Transportasi Jakarta yang tak sesuai ketentuan. Hal ini menyangkut tanah seluas 794 ribu meter persegi, bangunan seluas 234 meter persegi, dan tiga blok apartemen yang belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah.
AHOK TIDAK PUAS
Merespons hasil audit tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak puas.
"Tentu saja saya tidak puas dengan penilaian itu. Kita adalah pemerintah, jadi seharusnya tidak boleh sampai ada penilaian dengan pengecualian," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, seperti dikutip Antara, Senin (6/7/2015).
Menurut dia, permasalahan yang kerap kali muncul dan berdampak terhadap opini atau penilaian laporan keuangan itu, terutama terkait aset-aset yang dimiliki, serta dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Sebetulnya, kalau kita cermati lagi, inti permasalahannya sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya. Masalah pertama adalah mengenai aset. Kemudian, terkait juga dengan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak beres," ujar Ahok.
Oleh karena itu, dia berjanji akan menyelesaikan dua permasalahan yang kerap menjadi sorotan BPK tersebut. Dia pun meminta BPK agar mengeluarkan rekomendasi terkait permasalahan aset.
"Yang jelas sekali, masalah aset itu selalu menjadi sorotan, maka saya minta BPK supaya mau membantu mengeluarkan rekomendasi, misalnya untuk pembatalan, pemutusan atau renegosiasi atas perjanjian-perjanjian mengenai aset pemprov," tuturnya.
Lebih lanjut, mantan bupati Belitung Timur itu mengungkapkan kedepannya, pihaknya berencana memberlakukan sistem aktual basis, sehingga transaksi keuangan yang dianggap tidak sesuai dapat dibatalkan atau dinonaktifkan.
"Jadi, nanti seperti sistem di bank, kalau kira-kira ada transaksi keuangan yang tidak sesuai, bisa dikunci atau dibatalkan, karena kedepannya semua transaksi keuangan itu kan harus dilakukan secara elektronik, sehingga sistem ini memungkinkan," ungkap Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
