Bisnis.com, JAKARTA - Pasca lebaran, DPRD DKI Jakarta siap menjalankan Panitia Kerja (Panja) untuk mengevaluasi hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan DKI Jakarta oleh BPK.
Anggota dewan dari fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman menyatakan kepada Bisnis.com bahwa Panja sudah dibentuk dan siap beroperasi.
"Panja sudah disetujui dibentuk dan baru bekerja setelah hari raya," kata Prabowo saat dihubungi oleh Bisnis.com melalui pesan singkat, Selasa (14/7/2015).
Anggota Komisi D ini mengatakan Panja tak hanya mengkaji ulang temuan BPK tetapi juga menyampaikan sejumlah saran penting kepada Pemprov DKI.
"Itu termasuk yang akan kami benahi dan nanti akan sampaikan saran kepada Pak Gubernur," jelasnya.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akhirnya memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) Pemprov DKI Tahun Anggaran 2014 dengan perolehan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Penilaian tersebut dikeluarkan lantaran ada hal-hal yang menjadi catatan dari BPK untuk diperbaiki. Salah satunya adalah masalah pencatatan dan pengamanan aset di DKI.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pemprov DKI 2014, BPK menemukan ada kelebihan Rp455 miliar anggaran yang diserap oleh SKPD DKI. Kepala Inspektorat DKI, Lasro Marbun, mengatakan dana ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Ada 43 SKPD, setengah di antaranya UKPD, yang jadi rekomendasi perbaikan dari BPK.
