Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku suasana pemeriksaan dirinya sebagai saksi atas kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada APBD DKI 2014 berjalan santai.
"Tidak capek juga, dikasih makan, minum," jawab Ahok di Balai Kota, Rabu (29/7/2015).
Ahok mengaku dirinya diserbu bermacam-macam pertanyaan oleh pemeriksa. Adapun pertanyaan seperti identitas istri, anak, alamat rumah, pekerjaan, kondisi kesehatan, juga ditanyakan.
Sementara itu, materi terkait korupsi UPS juga ditanyakan. Pasalnya Bareskrim menanyakan apakah di KUA-PPAS yang diusulkan Pemprov DKI ada UPS. Ahok pun mengaku dalam dokumen itu terlampir memo kesepahaman dengan DPRD DKI.
"Saya jawab tidak ada. Mengapa bisa ada keluar? Saya juga tidak tahu. Yang pasti di dalam KUA-PPAS sebagai plafon prioritas, jelas untuk prioritas pendidikan, tidak ada waktu kita membuat APBD-P," jelas Ahok.
Menurutnya, bidang pendidikan tidak masuk dalam skala prioritas APBD-P 2014 apalagi untuk pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada APBD DKI 2014.
"Justru Dinas Pendidikan dihapus karena mereka tidak mampu untuk rehabilitasi. Prioritas kami apa? Beli alat berat untuk sampah, menangani rob, pompa, itu yang ada. Saya bilang saya juga tidak mengerti," sambungnya.
Ahok mengaku tidak tahu menahu bagaimana anggaran UPS tersebut bisa masuk dalam APBD. Dia hanya meminta penyidik untuk mengentaskan kasus tersebut.
"Jadi kalau bilang muncul itu bisa dibilang menyalahi perjanjian kita dengan DPRD Siapa yang keluarkan? Tanya Dinas Pendidikan juga tidak ada. Tidak ada di Musrenbang. Usulan dari sekolah? Tidak ada. Siapa yang usulin jadinya? Ya urusan penyidiklah," ucap Ahok.
Ahok menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) dan diberikan 21 pertanyaan oleh penyidik terkait fungsi pelaksana tugas, Wakil Gubernur, dan Gubernur DKI Jakarta.
